Dr Andi Istiqlal Assaad: Perang Kelompok di Makassar Tak Cukup Diatasi dengan Penangkapan, Bongkar Aktor di Balik Konflik!
Makassar - Spektroom : Perang antarkelompok yang terus berulang di Kota Makassar menjadi alarm serius bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Jika bentrokan terus terjadi, korban berjatuhan, fasilitas rusak, dan masyarakat hidup dalam ketakutan, maka persoalannya tidak lagi bisa disederhanakan sebagai kenakalan remaja atau tawuran antarkampung.
Sekretaris Program Studi S3 Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Dr. Andi Istiqlal Assaad, S.H., M.H., mempertanyakan keseriusan penanganan konflik tersebut. Ia menilai, pendekatan yang hanya berorientasi pada penangkapan pelaku di lapangan berisiko gagal menyelesaikan persoalan sesungguhnya.
Ada pertanyaan yang jauh lebih penting: mengapa perang kelompok terus berulang? Siapa yang memulai? Siapa yang memprovokasi? Dan mungkinkah ada pihak tertentu yang sengaja memelihara permusuhan? Pertanyaan itu, menurutnya, bukan tuduhan, melainkan kegelisahan akademis yang harus dijawab melalui penyelidikan objektif dan berbasis bukti.
Jangan Hanya Tangkap Mereka yang Memegang Batu
Dalam perspektif sosiologi hukum, konflik yang berulang bukan sekadar letupan emosi sesaat. Ada kemungkinan persoalan struktural yang tidak pernah diselesaikan, mulai dari dendam lama, solidaritas kelompok yang eksklusif, kesenjangan sosial, lemahnya kontrol lingkungan, hingga provokasi melalui media sosial.
Karena itu, aparat tidak boleh puas hanya dengan mengamankan orang-orang yang tertangkap ketika bentrokan berlangsung. Penegakan hukum harus bergerak lebih jauh. Rantai konflik perlu dibongkar, mulai dari pemicu, penyebar provokasi, pihak yang mengorganisasi, hingga kemungkinan adanya aktor intelektual apabila bukti mengarah ke sana.
Menangkap pelaku lapangan memang penting. Namun, jika sumber konflik dibiarkan, penangkapan hanya berpotensi menjadi rutinitas tanpa penyelesaian permanen.
Jangan Biarkan Makassar Menjadi Arena Permainan Kepentingan
Andi Istiqlal mengingatkan, konflik horizontal memiliki daya rusak yang jauh lebih besar daripada bentrokan fisik. Ketika masyarakat terus diseret ke dalam permusuhan, kepercayaan antarwarga akan terkikis. Aktivitas ekonomi terganggu, pendidikan terancam, dan ruang publik berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan rasa aman.
Situasi semakin berbahaya apabila konflik dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kemungkinan adanya rekayasa maupun provokasi yang disengaja tidak boleh diabaikan. Namun, dugaan tersebut juga tidak boleh dijadikan dasar untuk menuduh seseorang tanpa bukti.
Di sinilah pentingnya penyelidikan profesional. Aparat harus mampu membedakan konflik spontan, konflik yang dipicu provokasi, dan kekerasan yang mungkin dirancang atau dikoordinasikan.
Negara Jangan Selalu Datang Setelah Korban Berjatuhan
Kritik lain yang perlu menjadi perhatian adalah pola penanganan konflik yang cenderung reaktif. Aparat bergerak ketika bentrokan terjadi, korban muncul, atau fasilitas umum rusak. Padahal, negara seharusnya hadir sebelum kekerasan meledak.
Pemerintah Kota Makassar perlu mengevaluasi efektivitas sistem deteksi dini konflik di tingkat kelurahan dan kecamatan. Tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, lembaga pendidikan, serta aparat keamanan harus dilibatkan dalam mekanisme pencegahan yang terukur dan berkelanjutan. Pertemuan damai setelah bentrokan tidak cukup apabila tidak disertai pemetaan kelompok rawan konflik, pengawasan terhadap potensi provokasi, dan penyelesaian akar persoalan.
Jangan sampai perdamaian hanya menjadi seremoni, sementara dendam dan permusuhan tetap dipelihara.
Tiga Pekerjaan Rumah yang Tidak Bisa Ditunda
Andi Istiqlal menekankan tiga agenda mendesak untuk mengakhiri perang kelompok di Makassar. Pertama, menghentikan kekerasan melalui penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tidak diskriminatif. Kedua, membongkar akar konflik serta menelusuri kemungkinan adanya pihak yang menggerakkan, memprovokasi, atau sengaja mempertahankan permusuhan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga, membangun kembali kesadaran sosial bahwa keamanan bukan semata-mata tanggung jawab polisi, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Makassar tidak boleh membiarkan generasi mudanya kehilangan masa depan hanya karena konflik yang terus diwariskan dari satu kelompok kepada kelompok lainnya.
Persoalan Makassar Bukan Sekadar Siapa Berkelahi, tetapi Mengapa Kekerasan Terus Dibiarkan Berulang. Jika aparat hanya menghitung pelaku yang ditangkap dan korban yang berjatuhan, sementara sumber konflik tidak pernah terungkap, maka penyelesaian sesungguhnya masih jauh dari harapan.
Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar janji keamanan. Makassar membutuhkan keberanian untuk membongkar akar persoalan, bukan hanya kesibukan meredam bentrokan. Sebab, kota yang terus-menerus dilanda perang kelompok bukan hanya sedang menghadapi persoalan keamanan. Kota itu sedang menghadapi ancaman terhadap masa depan kehidupan sosialnya.
