Gubernur Maluku tinjau lokasi pengungsian di Desa Kariu. Persoalan mendasar perlu mendapat perhatian.
Spektroom,- Gubernur Makuku ikut prihatin dengan kondisi pengungsi Desa Kariu Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah yang kini masih berada di tenda tenda pengungsian, akibat konflik sosial beberapa tahun lalu.
Pembangunan rumah pengungsi yang dijanjikan pemerintah pusat, melalui kementerian belum seluruhnya terbangun. Dari total kebutuhan baru sekitar 50 unit yang selesai, sementara 207 unit rumah warga masih menunggu kepastian.
Hal tersebut mendorong Gubernur Maluku tidak tinggal diam, justru akan turun tangan jika Pemerintah Pusat lamban dalam penanganannya.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama rombongan saat mengunjungi lokasi pengungsian di Desa Kariu Pulau Haruku, minggu (18/01/2026) menjelaskan, secara aturan, rehabilitasi dan pembangunan rumah pascakonflik di Kariu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
“Kalau masyarakat sudah bertahun-tahun hidup dalam penderitaan, gelisah, tinggal di tempat yang tidak layak, lalu pemerintah diam saja, itu tidak mungkin. Pemerintah yang baik harus berani mengambil keputusan demi kepentingan rakyat,” katanya.
Karena itu, ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2026, apa pun situasi yang dihadapi, Pemprov akan merencanakan pembangunan kembali rumah-rumah warga Kariu yang rusak dan belum selesai.
“Kita akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Kalau ada program lanjutan, kita dukung. Tapi kalau tidak, pemerintah provinsi akan mengambil alih tanggung jawab itu,” tegas Lewerissa.
Dalam dialog dengan warga, Gubernur sempat mendengar langsung keluhan Empi, salah satu warga yang masih tinggal di tenda pengungsian.
“Kalau hujan, air masuk ke dalam tenda,” keluhnya. Mendengar itu, Gubernur merespons spontan, “Mau berapa lama masyarakat kita hidup seperti ini? Ini tidak boleh.”
Saat ini, Pemprov Maluku giat menjalankan program Manggurebe Biking Bae Rumah, sejak 2025 telah membangun 204 unit rumah dan direncanakan berlanjut pada 2027 dengan jumlah yang lebih besar. Melihat kondisi Kariu, Gubernur membuka peluang wilayah ini masuk dalam skema program tersebut, setelah ada kejelasan pembagian tanggung jawab dengan pemerintah pusat.
Di akhir dialog bersama masyarakat Kariu , Gubernur mengajak masyarakat bergandengan tangan dengan pemerintah. “Kalau pemerintah datang membangun, beta mohon dukungan masyarakat. Sorong bahu, masohi bersama. Pemerintah tidak bisa kerja sendiri.
Sebelum menemui para pengungsi Desa Kariu di tenda tenda pengungsian.
Gubernur sempat hadiri Ibadah Minggu pagi bersama warga Jemaat GPM Kariu. Ikut hadir bersama Gubernur Maluku sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Maluku, di antaranya Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Nurlita Soulisa, Plt Kepala Dinas PUPR Hengky Tamtelahitu, Kepala Dinas Kominfo Melky Lohy, Kepala DPMPTSP Robby Tomasoa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Roy Syauta. (Yan.L)
