Trending

Gubernur Mirza Ikuti Rakor TPID secara virtual dari Ruang Command Centre Diskominfotik Lampung

Gubernur Mirza Ikuti Rakor TPID secara virtual dari Ruang Command Centre Diskominfotik Lampung
Sumber : Capture YouTube Kemendagri

Spektroom - Tim Pengendalian Inivlasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dipimpin Gubernur Rahmat Mirzani Djauzal bersama Forkopimda mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025, secara virtual, dari Ruang Command Centre Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Lampung, kompleks Kantor Gubernur Lampung, di Bandarlampung, Senin (20/10/2025).

Rakor TPID kali ini dirangkai dengan Arahan Mentri Keuangan, terkait Percepatan Realisasi Belanja Untuk Menjaga Patumbuhan Ekonomi dilanjutkan Pengendalian Harga Beras, berlangsung secara luring di Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta Pusat, dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dalam pengantarnya Mendagri Tito Karnavian memaparkan realisasi Pendapatan dan Belanja baik APBD Provinsi maupun Kabupaten Kota, untuk pendapatan ada 19 Provinsi yang realisasinya diatas 70% dan 19 Provinsi lainnya terealisasi dibawah 70% termasuk Provinsi Lampung yang terealisasi 62,11 %.

audio-thumbnail
Voice Tito Realisasi
0:00
/119.4705

"Untuk data pendapatan APBD provinsi, per 30 September 2025, lima Provinsi yang pendapatannya diatas 70% adalah Maluku Utara mencapai 83%, disusul Kalimantan Selatan 79,34 %, Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) 79,33 %, Nusa Tenggara Barat (NTB) 77,64 % dan Kalimantan Utara 76,97 %" terang Tito dalam paparannya.

Tito Karnavian juga menjelaskan, untuk provinsi lain yang pendapatannya diatas 70% adalah Papua Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Jawa Barat, Pegunungan Papua, Jawa Timur, Bali hingga Sulawesi Selatan.

"Sembilan belas Provinsi realisasi Pendapatannya di bawah 70%, terendah Papua Barat baru 48%. Kemudian Maluku 54%, Kalteng, Sulawesi Tenggara, dan seterusnya, sampai dengan Kepulauan Bangka Belitung 69% dan Lampung 62,11 %" rinci Mendagri. Kemudian untuk di tingkat kabupaten, Lanjut Tito Karnavian, dari 416 kabupaten, ada yang over target atau lebih dari 100%.

"Ini apresiasi ini juga kami buat tim untuk masuk ke sana, turun untuk melihat kenapa bisa lebih dari 100%, hebat, yaitu Sumbawa Barat, NTB. Tanah Laut, ada yang sudah 96%. Hulu Sungai Selatan, Tabalong. Ini yang bagus-bagus ini mungkin kita akan berikan penghargaan nanti" ujar Mendagri menjanjikan.

Sementara ada juga Kabupaten yang baru terealisasi 40 hingga 50 % seperti Kabupaten Teluk Bintuni baru 44%. Untuk tingkat kota, yang terealisasi diatas 75 %, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Denpasar, Banjarmasin dan Kota Bukittinggi, sementara Kota lainnya rata-rata baru terealisasi 70 - 72,11 %.(@Ng).

Berita terkait

Atasi Kendala Pengeringan di Daerah Rawan Banjir, Tim UNUKASE Raih Hibah Mahasiswa Berdampak

Atasi Kendala Pengeringan di Daerah Rawan Banjir, Tim UNUKASE Raih Hibah Mahasiswa Berdampak

Banjar-Kalsel-Spektroom : Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan (UNUKASE) kembali menorehkan prestasi melalui keberhasilan Tim Dosen dan Mahasiswa yang lolos pendanaan Program Mahasiswa Berdampak–Aksara Peduli Tahun 2026. Kepastian tersebut tertuang dalam surat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Nomor 1386/DST/C3/DT.

Junaidi
Fakultas Syariah UIN Antasari dan Rumah Zakat Jalin Kerja Sama Pengelolaan Infak Digital melalui INFAK.ID

Fakultas Syariah UIN Antasari dan Rumah Zakat Jalin Kerja Sama Pengelolaan Infak Digital melalui INFAK.ID

Banjarmasin–Spektroom : Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin menjalin kerja sama dengan LAZNAS Rumah Zakat dalam pengelolaan dana infak melalui platform digital INFAK.ID. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilaksanakan di Kantor Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Jumat (9/10/2026). Penandatanganan kerja sama dilakukan bersama Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari

Junaidi