Trending

Gubernur Mirza Ikuti Rakor TPID secara virtual dari Ruang Command Centre Diskominfotik Lampung

Gubernur Mirza Ikuti Rakor TPID secara virtual dari Ruang Command Centre Diskominfotik Lampung
Sumber : Capture YouTube Kemendagri

Spektroom - Tim Pengendalian Inivlasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dipimpin Gubernur Rahmat Mirzani Djauzal bersama Forkopimda mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025, secara virtual, dari Ruang Command Centre Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Lampung, kompleks Kantor Gubernur Lampung, di Bandarlampung, Senin (20/10/2025).

Rakor TPID kali ini dirangkai dengan Arahan Mentri Keuangan, terkait Percepatan Realisasi Belanja Untuk Menjaga Patumbuhan Ekonomi dilanjutkan Pengendalian Harga Beras, berlangsung secara luring di Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta Pusat, dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dalam pengantarnya Mendagri Tito Karnavian memaparkan realisasi Pendapatan dan Belanja baik APBD Provinsi maupun Kabupaten Kota, untuk pendapatan ada 19 Provinsi yang realisasinya diatas 70% dan 19 Provinsi lainnya terealisasi dibawah 70% termasuk Provinsi Lampung yang terealisasi 62,11 %.

audio-thumbnail
Voice Tito Realisasi
0:00
/119.4705

"Untuk data pendapatan APBD provinsi, per 30 September 2025, lima Provinsi yang pendapatannya diatas 70% adalah Maluku Utara mencapai 83%, disusul Kalimantan Selatan 79,34 %, Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) 79,33 %, Nusa Tenggara Barat (NTB) 77,64 % dan Kalimantan Utara 76,97 %" terang Tito dalam paparannya.

Tito Karnavian juga menjelaskan, untuk provinsi lain yang pendapatannya diatas 70% adalah Papua Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Jawa Barat, Pegunungan Papua, Jawa Timur, Bali hingga Sulawesi Selatan.

"Sembilan belas Provinsi realisasi Pendapatannya di bawah 70%, terendah Papua Barat baru 48%. Kemudian Maluku 54%, Kalteng, Sulawesi Tenggara, dan seterusnya, sampai dengan Kepulauan Bangka Belitung 69% dan Lampung 62,11 %" rinci Mendagri. Kemudian untuk di tingkat kabupaten, Lanjut Tito Karnavian, dari 416 kabupaten, ada yang over target atau lebih dari 100%.

"Ini apresiasi ini juga kami buat tim untuk masuk ke sana, turun untuk melihat kenapa bisa lebih dari 100%, hebat, yaitu Sumbawa Barat, NTB. Tanah Laut, ada yang sudah 96%. Hulu Sungai Selatan, Tabalong. Ini yang bagus-bagus ini mungkin kita akan berikan penghargaan nanti" ujar Mendagri menjanjikan.

Sementara ada juga Kabupaten yang baru terealisasi 40 hingga 50 % seperti Kabupaten Teluk Bintuni baru 44%. Untuk tingkat kota, yang terealisasi diatas 75 %, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Denpasar, Banjarmasin dan Kota Bukittinggi, sementara Kota lainnya rata-rata baru terealisasi 70 - 72,11 %.(@Ng).

Berita terkait

Raja Negeri Rutong Siapkan Penguatan Peran PKK 2027–2030

Raja Negeri Rutong Siapkan Penguatan Peran PKK 2027–2030

Ambon-Spektroom : Pemerintah Negeri Rutong, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, menyiapkan penguatan peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mulai 2027 hingga 2030. Program tersebut difokuskan pada ketahanan rumah tangga, pengasuhan anak, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Rencana itu disampaikan Raja Negeri Rutong, Reza Valdo Maspaitella, seusai pembukaan Penilaian Lomba Desa Pelaksana

Eva Moenandar, Buang Supeno
Prof. Aan Eko Widiarto: Penyadapan Presiden Bukan Sekadar Pelanggaran Prosedur, Ada Ancaman terhadap Keamanan Negara

Prof. Aan Eko Widiarto: Penyadapan Presiden Bukan Sekadar Pelanggaran Prosedur, Ada Ancaman terhadap Keamanan Negara

Malang-Spektroom : Dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pihak tanpa prosedur hukum yang sah bukan perkara sepele. Jika dugaan itu benar melibatkan pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran etik atau penyalahgunaan kewenangan. Ada ancaman yang lebih serius: penyanderaan kekuasaan presiden melalui penguasaan informasi pribadi, politik,

Buang Supeno