Kepri Perkuat Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan Kemenkum

Kepri–Spektroom : Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menerima audiensi jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau sekaligus silaturahmi Pejabat baru di Gedung Daerah, Tanjungpinang.

Audiensi tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus perpisahan Kepala Kanwil Kemenkum Kepri Edison Manik yang akan melanjutkan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Senin (19/10/2026).

Dalam pertemuan itu, Edison menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin dengan pemerintah daerah selama bertugas di Kepulauan Riau. Ia berharap sinergi tersebut tetap terjaga dan semakin kuat ke depannya.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi serta kerja sama yang telah terjalin selama ini. Kami berharap hubungan baik tersebut dapat terus dipelihara dan diperkuat pada masa mendatang,” ujarnya.

Edison juga menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan dalam pembentukan produk hukum daerah. Menurutnya, harmonisasi dan fasilitasi regulasi perlu terus dioptimalkan agar setiap aturan selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Kepri yang baru Morina Harahap berharap dapat membangun komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta seluruh pemangku kepentingan.

Ia berkomitmen melanjutkan kerja sama yang telah terbangun, terutama dalam mendukung harmonisasi produk hukum daerah dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan terima kasih atas dedikasi Edison Manik selama bertugas di Kepulauan Riau. Ia juga menyambut kehadiran Morina Harahap sebagai kepala kantor wilayah yang baru.

Ansar berharap pergantian kepemimpinan tersebut tidak mengurangi kualitas koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kanwil Kemenkum Kepri, khususnya dalam proses penyusunan dan harmonisasi regulasi daerah.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan jajaran Kementerian Hukum memiliki peran penting dalam memastikan produk hukum yang disusun memenuhi ketentuan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kolaborasi yang kuat menjadi bagian penting dalam mewujudkan regulasi yang memberikan kepastian hukum, mendukung penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Ansar.