Kestabilan Harga Didaerah, Terutama Beras, Penting Untuk Popularitas Kepala Daerah
Spektroom - Inflasi secara umum di daerah masih dalam trend terkendali, dari 38 provinsi, 37 di antaranya mencatat inflasi positif, dan hanya Maluku Utara yang mengalami sedikit deflasi.
Pengendalian Harga di Daerah di 25 provinsi juga sudah berada dalam rentang target nasional, yang menandakan pengendalian harga di daerah berjalan cukup baik.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada RakorbTim Pengendalian Inflasi di Daerah, dirangkai dengan Arahan Mentri Keuangan, terkait Percepatan Realisasi Belanja Untuk Menjaga Patumbuhan Ekonomi dilanjutkan Pengendalian Harga Beras, berlangsung di Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Menurut Menkeu Purbaya, hal yang perlu dicermati adalah bahwa Inflasi bisa menjaga stabilitas sosial politik.
Kestabilan harga, terutama harga beras, dianggap penting untuk popularitas pemimpin.
"Saya ingin cerita sedikit kenapa inflasi itu penting yang pertama bisa menjaga stabilitas sosial politik. Jadi salah satu rahasia kenapa Pak Harto bisa bertahan hingga 32 tahun adalah beliau bisa menjaga stabilitas harga beras" ujarnnya mengingatkan.
Harga beras, lanjut Purbaya juga menjadi sangat penting untuk meninggalkan popularitas pemimpin daerah, kalau di daerahnya harga beras tidak terkendali, pasti rakyat akan mengingat dan pada Pilkada berikutnya hampir pasti bisa kepilih lagi dan begitu juga sebaliknya, jika mampu mengendalikan harga beras, akan terpilih lagi.
"Intinya mengendalikan harga di daerah hampir pasti membantu pemimpin daerah untuk terpilih kembali, karena perut masih merupakan alat politik utama di Indonesia" ujar Purbaya berkelakar.
Namun demikian, betapapun itu, Pengendalian inflasi juga penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi.
Peran Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dibentuk karena adanya pemisahan antara Bank Sentral dan Pemerintah.
Sementara itu, tingkat inflasi Provinsi Lampung tercatat hanya 1,2 persen, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 2,65 persen, menunjukkan efektivitas pengendalian harga di daerah.(@Ng).
