Trending

Kominfo Kalbar Gelar Pelatihan Penguatan SDM Komunikasi Publik

Kominfo Kalbar Gelar Pelatihan Penguatan SDM Komunikasi Publik
Staf Ahli Bidang Sosial dan SDM Provinsi Kalbar, Aleksander Rombunang buka Pelatihan Penguatan SDM Komunikasi Publik. (Foto: Kominfo Kalbar)

Spektroom – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kalimantan Barat menggelar pelatihan penguatan sumberdaya manusia (SDM) komunikasi publik, khususnya dalam penyusunan kalender kegiatan dan pembuatan konten untuk media sosial perangkat daerah. Kegiatan ini berlangsung sehari penuh, Selasa (26/8/2025), di Ruang Tengkawang, Aula Kantor Gubernur Kalbar.

Pelatihan diikuti oleh perwakilan dari OPD, UPT, serta satuan kerja di lingkungan Pemprov Kalbar. Kehadiran mereka diharapkan bisa memperkuat peran pranata humas maupun admin media sosial agar lebih siap menghadapi dinamika informasi di era digital.

Staf Ahli Bidang Sosial dan SDM Pemprov Kalbar, Aleksander Rombunang menegaskan, pentingnya pranata humas untuk terus meningkatkan kompetensi. Menurutnya, perkembangan informasi dan tren konten di dunia digital begitu cepat, sehingga para pengelola media sosial harus rajin meng-upgrade diri.

“Pranata humas tidak bisa hanya bekerja dengan cara lama. Harus ada pengetahuan baru, teknik baru, agar lebih kreatif dalam menyampaikan kegiatan yang dilakukan OPD. Jangan sampai masyarakat mengira perangkat daerah tidak bekerja, padahal banyak kegiatan yang sudah dilakukan. Tinggal bagaimana kita bisa menyosialisasikan dengan baik,” ujarnya.

Kepala Dinas Komifo Provinsi Kalbar, Marwan Seregar. (Foto: Kominfo Kalbar)

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalbar, Marwan Seregar, menekankan perlunya perangkat daerah lebih aktif dan proaktif meningkatkan kapasitas SDM pengelola media sosial. Ia menyebut, kemampuan membuat konten yang kreatif, interaktif, sekaligus informatif sangat penting.

“Konten yang baik bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mampu menangkal hoaks. Jadi, admin media sosial OPD harus bisa menjadi garda terdepan dalam melawan informasi yang menyesatkan,” jelasnya.

Marwan juga menambahkan, pelatihan seperti ini rutin dilaksanakan oleh Kominfo Kalbar sebagai OPD yang menjadi leading sector di bidang informasi dan komunikasi publik. Kehadiran narasumber dari berbagai kalangan yang ahli di bidangnya diharapkan memberi warna baru dan wawasan segar bagi peserta.

Peserta Pelatihan (Foto: Kominfo Kalbar)

Para peserta tampak antusias mengikuti materi, mulai dari penyusunan kalender kegiatan hingga strategi pembuatan konten yang sesuai kebutuhan. Mereka juga diajak berdiskusi langsung tentang tantangan pengelolaan media sosial di instansi pemerintah, serta bagaimana menghadirkan konten yang mampu menarik perhatian masyarakat tanpa mengurangi akurasi informasi.

Melalui kegiatan ini, Kominfo Kalbar berharap perangkat daerah semakin terampil dalam mengelola informasi publik. Dengan begitu, citra pemerintah daerah dapat terjaga, program kerja OPD tersosialisasikan dengan baik, dan masyarakat semakin percaya pada informasi resmi yang disampaikan pemerintah. (RRE/Apolowelly)

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno