Komisi IX DPR RI Tinjau Penerapan K3 di Surakarta, Astrid Dorong Perlindungan Pekerja Menyeluruh
Surakarta-Spektroom : Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, menerima kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI di Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Surakarta, Jumat (20/11/2026). Kunjungan tersebut membahas penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta peningkatan perlindungan tenaga kerja di lingkungan industri.
Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihatayatul Wafiroh, bersama Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, dan sejumlah anggota komisi tersebut merupakan bagian dari pengawasan penerapan K3 di sektor industri. Astrid menyambut baik kunjungan tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan kondusif.
Menurutnya, perlindungan pekerja tidak cukup hanya melalui jaminan sosial ketenagakerjaan dan pemenuhan aspek teknis keselamatan kerja, tetapi juga harus mencakup perlindungan dari perundungan, intoleransi, dan kekerasan.
Ia berharap seluruh pekerja mendapatkan perlindungan secara menyeluruh melalui kolaborasi pemerintah, perusahaan, dan organisasi pekerja.
“Selama ini Pemkot Surakarta telah berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungan pekerja. Namun, kami juga ingin memastikan lingkungan kerja yang baik dan sehat, tidak hanya dari sisi teknis dan operasional, tetapi juga bebas dari perundungan, intoleransi, dan kekerasan,” ungkap Astrid.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI, Nihatayatul Wafiroh, menjelaskan kunjungan dilakukan di tiga daerah, yakni Surakarta, Yogyakarta, dan Semarang. Di Surakarta, rombongan mengunjungi ATMI untuk melihat keterpaduan pendidikan, pelatihan, dan produksi sekaligus meninjau penerapan K3.
Nihatayatul mengatakan, kunjungan tersebut menjadi bagian dari persiapan pembahasan pembaruan regulasi K3. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sudah tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan dunia kerja.
“Undang-undang K3 sudah ada sejak tahun 1970 dan belum diubah hingga sekarang, sehingga sudah tidak bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan dan perkembangan. Bahkan, ketentuan sanksinya masih sangat jauh dari komprehensif. Karena itu, kami mendengarkan masukan dari serikat pekerja, Apindo, dan ATMI,” jelasnya.
Selain penerapan K3, Komisi IX mengapresiasi sistem pendidikan ATMI yang memadukan 70 persen praktik dan 30 persen teori. Model tersebut dinilai mampu mempersiapkan lulusan dengan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja.
“Kita akan mendukung ini dan mendorong SMK-SMK yang ada untuk melakukan hal serupa. Ini juga bisa menjadi percontohan bagi PLK-PLK yang ada,” ujarnya.
Dalam peninjauan, rombongan juga mencermati kondisi lantai, penggunaan pakaian kerja peserta didik, serta upaya pencegahan perundungan di lingkungan ATMI.
Melalui sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan serikat pekerja, penguatan K3 diharapkan mampu mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, inklusif, dan produktif. (Ciptati Handayani)