Trending

Kondisi Inflasi di Provinsi Lampung Hingga Saat Ini Masih Terkendali Dengan Baik

Kondisi Inflasi di Provinsi Lampung Hingga Saat Ini Masih Terkendali Dengan Baik
Bani Ispriyanto - Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekubang mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025, bersama Tim Pengendalian Inivlasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung. (Foto: Diskominfotik Lampung).

Spektroom - Meski di tingkat nasional Inflasi pada Minggu ke 4 Januari 2026 naik dari tahun sebelumnya yakni menjadi 2,92 persen, tetapi masih dalam rentang yang normal dan belum menyentuh angka 3 persen, sementara di Provinsi Lampung hingga saat ini masih terkendali dengan baik.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekubang Bani Ispriyanto, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025, bersama Tim Pengendalian Inivlasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung, secara Virtual dari ruang Command Centre (Pusat Kendali Data) Diskominfotik Provinsi Lampung, Selasa (27/1/2026).

Bani Ispriyanto menegaskan bahwa pemerintah daerah diminta untuk terus menjaga inflasi agar tidak melewati batas psikologis tersebut, mengingat dampaknya akan lebih dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Kalau sampai menyentuh angka 3 persen, dampaknya akan mulai terasa, terutama bagi masyarakat kelas bawah. Karena itu kita diminta untuk terus menahan dan mengendalikan inflasi," tambahnya.

Bani juga menjelaskan bahwa ketersediaan stok bahan pokok di Provinsi Lampung saat ini masih aman. Namun demikian, terdapat beberapa komoditas yang perlu diwaspadai pergerakan harganya.

"Stok masih tersedia dengan baik. Hanya ada beberapa komoditas yang perlu kita waspadai seperti cabai, bawang merah, telur, dan daging ayam. Tetapi sampai saat ini, harganya masih relatif terkendali," jelasnya.

Berdasarkan informasi yang dikeluarkan BPS Lampung terkait harga telur ayam ras yang di sejumlah pasar mencapai Rp30.000 per kilogram, Bani menyebutkan bahwa kondisi tersebut masih bersifat fluktuatif dan belum melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Harga telur di pasar itu fluktuatif, ada yang Rp25.000, Rp27.000, hingga Rp30.000 per kilogram. Harga Rp30.000 itu masih sesuai HET telur, jadi belum melebihi ketentuan," ujarnya.

Menurutnya, perbedaan harga di tingkat pasar dipengaruhi oleh faktor jarak dan biaya distribusi, khususnya bagi pedagang kecil yang mengambil barang dari distributor yang relatif jauh.

"Kemungkinan ada pengaruh biaya transportasi. Tapi karena tidak merata, saya kira masih dalam batas wajar dan tidak menjadi masalah," katanya.

Terkait pakan ternak, Bani menambahkan bahwa tidak terdapat kendala signifikan, meskipun harga jagung sebagai bahan baku pakan ternak masih relatif tinggi di tingkat distributor dan pabrik

Pakan ternak relatif tidak ada masalah, hanya memang harga jagung di tingkat distributor agak tinggi, padahal saat ini sedang masa panen raya. Ini yang sedang kita cari penyebabnya," pungkasnya.

Sementara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025 yang dirangkai dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, berlangsung secara luring di Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat, dipimpin Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.(@Ng,).

Berita terkait

Raja Negeri Rutong Siapkan Penguatan Peran PKK 2027–2030

Raja Negeri Rutong Siapkan Penguatan Peran PKK 2027–2030

Ambin-Spektroom: Pemerintah Negeri Rutong, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, menyiapkan penguatan peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mulai 2027 hingga 2030. Program tersebut difokuskan pada ketahanan rumah tangga, pengasuhan anak, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Rencana itu disampaikan Raja Negeri Rutong, Reza Valdo Maspaitella, seusai pembukaan Penilaian Lomba Desa Pelaksana

Eva Moenandar, Buang Supeno
Prof. Aan Eko Widiarto: Penyadapan Presiden Bukan Sekadar Pelanggaran Prosedur, Ada Ancaman terhadap Keamanan Negara

Prof. Aan Eko Widiarto: Penyadapan Presiden Bukan Sekadar Pelanggaran Prosedur, Ada Ancaman terhadap Keamanan Negara

Malang - Spektroom.co.id : Dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pihak tanpa prosedur hukum yang sah bukan perkara sepele. Jika dugaan itu benar melibatkan pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran etik atau penyalahgunaan kewenangan. Ada ancaman yang lebih serius: penyanderaan kekuasaan presiden melalui penguasaan informasi

Buang Supeno
GPI dan PII Apresiasi Respons Cepat Kapolri atas Aspirasi Masyarakat dalam Kasus Sukoharjo

GPI dan PII Apresiasi Respons Cepat Kapolri atas Aspirasi Masyarakat dalam Kasus Sukoharjo

Jakarta – Spektroom: Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII), dan DPP Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku Kie Raha (AL-MULK) menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas respons cepat terhadap aspirasi masyarakat terkait penggerebekan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo. Apresiasi

Irvan Idris Saleh, Buang Supeno