Trending

Landak Masuk Daerah Terdampak Parah Karhutla, Bantuan Logistik Mulai Disalurkan

Landak Masuk Daerah Terdampak Parah Karhutla, Bantuan Logistik Mulai Disalurkan
Bupati Landak Karolin Margaret Natasa saat menerima Bantuan logistik Darurat dari Pemprov Kalbar. Bantuan diserahkan langsung oleh Gubernur Kalbar Ria Nursan. (Foto: Advim Pemprov Kalbar)

Landak-Spektroom : Kabupaten Landak menjadi salah satu daerah di Kalimantan Barat yang menerima bantuan logistik darurat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ditengah memburuknya dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap di sejumlah wilayah.

Bupati Landak Karolin Margret Natasa menyambut baik penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang diserahkan langsung Gubernur Kalbar Ria Norsan di halaman Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Jumat (18/9/2026).

Landak masuk dalam empat kabupaten yang mendapatkan bantuan buffer stock karena dinilai mengalami dampak karhutla cukup berat dan belum menerima bantuan dari pemerintah pusat.

Tiga daerah lainnya yakni Mempawah, Sekadau, dan Sanggau.

Karolin mengatakan bantuan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat yang dalam beberapa pekan terakhir menghadapi gangguan aktivitas akibat kabut asap.

“Bantuan ini sangat krusial bagi warga Landak yang saat ini aktivitas dan kesehatannya sangat terganggu oleh dampak kabut asap akibat karhutla,” kata Karolin usai menerima bantuan.

Pemerintah Kabupaten Landak menerima 500 paket bantuan yang terdiri dari 250 paket bahan pangan dan 250 paket sandang.

Bantuan pangan meliputi 1.250 kilogram beras, 250 kilogram gula pasir, 250 liter minyak goreng, 1.000 kaleng sarden, serta 2.500 bungkus mi instan. Sementara bantuan sandang berisi selimut, handuk, dan sarung.

Karolin memastikan bantuan tersebut tidak akan disimpan terlalu lama dan segera didistribusikan ke wilayah yang terdampak paling parah.

Menurutnya, tim dari Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Landak telah memetakan kecamatan dan desa yang membutuhkan penanganan prioritas sehingga proses penyaluran dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Di sisi lain, Karolin mengakui kondisi karhutla yang terjadi di wilayahnya dalam beberapa pekan terakhir telah memberikan tekanan terhadap kehidupan masyarakat.

Selain menimbulkan gangguan kesehatan akibat paparan asap, aktivitas ekonomi masyarakat desa juga mulai terdampak.

“Dampaknya tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu kami fokus pada dua hal, yakni membantu kebutuhan warga dan mempercepat pemadaman titik api,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Landak saat ini terus memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, BPBD, serta Manggala Agni untuk mempercepat pengendalian kebakaran di lapangan.

Karolin juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau masih berlangsung.

“Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas.

Kami mengajak seluruh warga bersama-sama mencegah munculnya titik api baru agar kondisi asap tidak semakin memburuk,” katanya.

Selain bantuan logistik, Pemerintah Provinsi Kalbar juga menyiapkan dukungan sarana pemadaman berupa mesin pompa air dan selang yang akan disalurkan sesuai kebutuhan masing-masing daerah terdampak karhutla.

Berita terkait

Menkop Dorong Percepatan Operasional KDKMP Di Toba Prioritaskan Ekonomi Lokal

Menkop Dorong Percepatan Operasional KDKMP Di Toba Prioritaskan Ekonomi Lokal

Kab. Toba - Spektroom : Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyepakati sejumlah langkah percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Toba, sekaligus meresmikan koperasi pemasaran, pusat kajian, dan homestay baru, guna mendukung pengembangan ekonomi dan pelestarian Danau Toba. Hal itu disampaikannya setelah berdiskusi langsung dengan seluruh kepala desa dan

Nurana Diah Dhayanti
Walikota Parepare Hadiri Pertemuan Pengawasan Aset Pemda Bersama Wamendagri dan Komisi II DPR RI

Walikota Parepare Hadiri Pertemuan Pengawasan Aset Pemda Bersama Wamendagri dan Komisi II DPR RI

Makassar-Spektroom : Wali Kota Parepare Tasming Hamid menghadiri pertemuan dalam rangka pengawasan terhadap permasalahan aset Pemerintah Daerah, Barang Milik Daerah (BMD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penyerahan sertifikat tanah aset Pemda/BMD/BUMD. Kehadiran Wali Kota Parepare Tasming Hamid dalam pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk

Nur Jalil Sultan, Julianto