Maluku Garda Terdepan, Episentrum, Dan Laboratorium Hidup
Spektroom – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menghadiri peringatan Dies Natalis ke-69 Fakultas Hukum Universitas Pattimura bertempat di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Rabu (1/10/2025)
Mengawali sambutannya, Gubernur Maluku menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Hukum Universitas Pattimura atas kontribusinya dalam mencetak generasi penegak hukum di wilayah timur Indonesia.
“Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk hadir di tengah-tengah keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Pattimura, dalam rangka memperingati Dies Natalis yang ke-69. Momentum ini bukan sekadar perayaan usia, melainkan sebuah refleksi atas perjalanan panjang institusi ini,” ujar Gubernur.
Lewerissa juga menekankan bahwa laut adalah pengikat bangsa, bukan pemisah. Ia mengangkat kembali semangat Deklarasi Djuanda 1957 sebagai fondasi hukum bagi kesatuan wilayah Indonesia, yang kemudian dikukuhkan dalam UNCLOS 1982.
“Melalui Deklarasi Djuanda 1957, para pendahulu kita dengan gagah berani menyatakan kepada dunia bahwa laut di antara pulau-pulau nusantara bukanlah pemisah, melainkan pemersatu,” ungkapnya.
Lewerissa menjelaskan bahwa Maluku berada di jantung wilayah kelautan nasional, dengan potensi perikanan yang luar biasa dari tiga wilayah pengelolaan perikanan (WPP 714, 715, dan 718), yang menyumbang lebih dari sepertiga potensi ikan nasional. Namun, potensi besar ini dihadapkan pada tantangan multidimensi, mulai dari praktik penangkapan ikan ilegal, konektivitas yang terbatas, hingga dampak perubahan iklim dan kekurangan tenaga kerja terampil.
Pemerintah Provinsi Maluku, menurut Lewerissa, telah merancang arah pembangunan maritim yang tidak hanya memperkuat kedaulatan negara, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ekonomi biru yang inklusif.
“Penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional dipandang sebagai mandat strategis pembangunan ekonomi biru Indonesia,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya kemitraan antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi, termasuk Universitas Pattimura, dalam memperkuat kebijakan dan pemberdayaan masyarakat maritim.
“Dengan sinergi pemerintah yang visioner, akademisi yang mencerahkan dan masyarakat yang berdaya, Maluku akan menjadi pusat gravitasi baru yang menentukan arah Indonesia menuju pusat peradaban maritim dunia,” pungkasnya.
Lebih jauh, Lewerissa menyampaikan tekad pemerintah daerah untuk mendorong pengesahan Undang-Undang Kepulauan sebagai langkah fundamental untuk menciptakan keadilan fiskal, desentralisasi maritim, dan percepatan konektivitas antarpulau.
“Periode 2025–2029, Pemerintah Daerah bertekad mendorong pengesahan Undang-Undang Kepulauan sebagai prasyarat untuk perlakuan khusus wilayah kepulauan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Pattimura menyampaikan bahwa ada enam proyek strategis yang telah disetujui oleh Gubernur Maluku dan akan diperjuangkan ke pemerintah pusat. Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan, Sport Center, embung kampus, jalan lingkar kampus, sistem penyediaan air bersih, dan Rumah Susun Mahasiswa (Rusunawa).
"Jika niat kita baik, pasti jalannya terbuka dan pemerintah pusat akan melirik kita," ujarnya.
Hadir pada Acara tersebut Rektor Universitas Pattimura Ambon, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Guru Besar, Dosen Fakultas Hukum dan Seluruh Civitas Akademika Universitas Pattimura Ambon. (EM)
