Menteri PKP: Beli Rumah Subsidi Lebih Murah Daripada Ngontrak Rumah

Menteri PKP: Beli Rumah Subsidi Lebih Murah Daripada Ngontrak Rumah
Menteri PKP saat menyerahkan kunci rumah subsidi kepada pegawai Kenendagri dan BNPP (foto: birkom pkp/ rist)

Spektroom - Menteri Perumahan  dan Kawasan Pemukiman (PKP) ,Maruarar Sirait berpendapat  Beli Rumah Subsidi lebih murah daripada Ngontrak Rumah.Hal itu menurutnya didengar dari para penerima manfaat rumah subsidi,usai penyerahan kunci rumah subsidi secara simbolis bersama Mwndagri Tito Karnavian di Kantor Mendagri.

"Tadi saya berdiskusi langsung dengan penerima kunci rumah ternyata memiliki rumah subsidi lebih mudah dan murah angsurannya ketimbang harus membayar sewa atau ngontrak rumah," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Pegawai Kemendagri dan BNPP terima  Kunci Rumah Subsidi yang diserahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian  bersama Menteri PKP ,Maruarar Sirait secara simbolis  kepada delapan orang pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BNPP yang sudah melakukan akad KPR FLPP untuk memiliki rumah subsidi.

Menteri Ara  mendapatkan informasi bahwa pegawai Kemendagri yang mendapatkan rumah subsidi hanya membayar angsuran Rp 1,7 juta per bulan. Angsuran tersebut lebih ringan ketimbang harus membayar sewa atau mengontrak rumah per bulan yakni Rp 2 juta sampai Rp 3 juta per bulan.

Pada kesempatan tersebut Menteri PKP  menyaksikan  penandatanganan kerjasama  antara Kemendagri  dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam Program Rumah Untuk Pegawai Kementerian Dalam Negeri dikantor Kemendagri Jakarta Pusat. 

Menteri PKP saat kata sambutan usai memberikan kunci perumahan subsidi secara simbolis (foto: birkom pkp/ rist)

Menurutnya dalam Program 3 Juta Rumah, pemerintah memberikan intervensi positif dalam pendanaan bantuan pembiayaan KPR FLPP. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga melakukan intervensi dengan memberikan program BPHTB dan PBG gratis dan cepat dari 45 hari menjadi 10 hari.

"Program tersebut tentunya dikawal langsung oleh Kemendagri. Tidak mungkin kebijakan pro rakyat tersebut bisa turun ke lapangan tanpa pengawasan super ketat dari Mendagri. Terimakasih atas dukungannya dan ini bentuk kerjasama yang luar biasa," katanya.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan"Ternyata banyak ASN Kementerian Dalam Negeri yang belum memiliki rumah dan KPR FLPP bisa dimanfaatkan bagi mereka untuk memiliki rumah." katanya.

Berita terkait

Pekalongan Perkuat Data dan Kolaborasi, Penanganan Stunting Ditargetkan Berdampak Nyata

Pekalongan Perkuat Data dan Kolaborasi, Penanganan Stunting Ditargetkan Berdampak Nyata

Pekalongan-Spektroom: Pemerintah Kabupaten Pekalongan memperkuat penanganan stunting dengan menitikberatkan pada penggunaan data yang valid, evaluasi berkala, serta kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa. Langkah tersebut dilakukan agar program yang dijalankan tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi menghasilkan penurunan angka stunting secara nyata. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis dan

Sigit Budi Riyanto, Buang Supeno
Dorong Pariwisata Berbasis Komunitas, Desa Wisata Sleman Raih Dua Penghargaan DIY 2026

Dorong Pariwisata Berbasis Komunitas, Desa Wisata Sleman Raih Dua Penghargaan DIY 2026

Bantul–Spektroom : Pengembangan pariwisata berbasis komunitas terus didorong Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Salah satunya melalui Lomba Desa/Kampung Wisata Tingkat DIY 2026 yang tidak hanya menilai daya tarik destinasi, tetapi juga tata kelola, dampak ekonomi, sosial budaya, serta keberlanjutan lingkungan. Dalam ajang tersebut, Kabupaten Sleman meraih dua penghargaan.

Fatmawaty, Bian Pamungkas
ссс