Pemerintah Ubah Cara Awasi Digital: Tak Semua Teknologi Diperlakukan Sama
Jakarta-Spektroom : Perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks mengarahkan pemerintah mengubah cara mengawasi pemanfaatan teknologi.
Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong pendekatan pengawasan berbasis risiko agar standar perlindungan disesuaikan dengan dampak teknologi terhadap keselamatan dan hak masyarakat, terutama di sektor strategis seperti keuangan, kesehatan, dan pendidikan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan pendekatan pengawasan tidak bisa lagi dilakukan dengan menerapkan standar yang sama terhadap seluruh jenis teknologi dan sektor.
Menurutnya, semakin besar dampak suatu teknologi terhadap hak dan keselamatan masyarakat, semakin tinggi pula tuntutan perlindungan dan kepatuhan yang harus dipenuhi.
"Kita tidak bisa memperlakukan semua teknologi dengan cara yang sama, mengingat teknologi memiliki tujuan dan tingkat dampak terhadap masyarakat yang berbeda-beda. Semakin besar dampaknya terhadap hak dan keselamatan warga, semakin tinggi pula tuntutan yang harus kita penuhi," ujar Wamen Nezar dalam Digital Leader Summit 2026 di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Wamen Nezar menjelaskan sektor jasa keuangan, kesehatan, dan pendidikan memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi sehingga membutuhkan perhatian lebih dalam pengawasan pemanfaatan teknologi digital.
Sementara itu, sektor energi, pertanian, perikanan, dan sektor strategis lainnya juga memerlukan pengelolaan risiko sesuai dengan karakteristik dan dampaknya terhadap masyarakat.
"Dengan pendekatan berbasis risiko, negara bisa melindungi masyarakat secara proporsional tanpa menghambat inovasi yang bertumbuh," jelasnya.
Menurut Wamen Nezar, perubahan pendekatan pengawasan tersebut menjadi semakin mendesak seiring meningkatnya ancaman keamanan digital.
Ia mengutip Global Risks Report 2026 dari World Economic Forum yang menempatkan misinformasi dan disinformasi sebagai risiko global nomor dua dalam dua tahun ke depan, sementara ketidakamanan siber berada di posisi keenam.
Risiko dampak buruk kecerdasan artifisial juga mengalami peningkatan signifikan. Dalam laporan tersebut, risiko AI yang sebelumnya berada di peringkat ke-30 dalam horizon dua tahun diproyeksikan naik menjadi peringkat kelima dalam horizon sepuluh tahun.
"AI membuat kejahatan siber semakin mudah dilakukan dan semakin sulit dikenali. Masyarakat saat ini menghadapi phishing, pencurian data, hingga penipuan dengan suara dan wajah palsu," ungkapnya.
Ancaman serupa juga terlihat di Indonesia. Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre, selama November 2024 hingga Juni 2026 tercatat sekitar 600 ribu kasus penipuan dengan total kerugian mencapai Rp9,3 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar tujuh persen dana yang berhasil diselamatkan.
Menghadapi situasi tersebut, Wamen Nezar menekankan pentingnya menggeser paradigma pengawasan dari penanganan setelah insiden menjadi pencegahan sejak awal pengembangan teknologi.
Salah satu prinsip yang perlu diterapkan adalah security by design, yakni memastikan aspek keamanan, privasi, dan mekanisme pengaduan telah menjadi bagian dari perancangan sistem digital.
"Jangan menunggu insiden datang. Keamanan, privasi, dan hak pengaduan harus dipikirkan sejak teknologi itu kita rancang, bukan setelah ada masyarakat yang menjadi korban," tegasnya.
Wamen Nezar juga mengingatkan adopsi AI tidak harus dilakukan secara menyeluruh, melainkan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor.
"Tidak semuanya harus dikerjakan dengan AI. Ada beberapa hal yang bisa dikerjakan dengan AI dan juga oleh manusia. Kalaupun menggunakan AI, kita harus tetap menempatkan manusia di dalam pusat pengambilan keputusan atau human in the lead," ujarnya. (RRE/Diut)
