Menteri PKP Dorong Peningkatan Rumah Subsidi Lewat Kolaborasi Ekosistem Perumahan Nasional

Spektroom -  Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian layak melalui program rumah subsidi sebagai solusi utama menghadapi backlog perumahan nasional yang mencapai 9,9 juta unit. Untuk itu Menteri PKP dorong Peningkatan Rumah Subsidi lewat kolaborasi ekosistem perumahan nasional

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah menetapkan kuota rumah subsidi tahun ini sebanyak 350.000 unit dengan dukungan anggaran yang telah disiapkan. "Kuota tahun ini naik sekitar 75 persen dari tahun sebelumnya. Ini bukan kenaikan biasa, ini lompatan besar," ujarnya Menteri PKP di Jakarta,Rabu (6/8/2025).

Ia secara khusus mengapresiasi komitmen perbankan, seperti BRI, yang telah mengalokasikan kuota 25.000 debitur. Menteri Maruarar mendorong BRI untuk menambah kuota menjadi 35.000 debitur, mengingat kinerja kredit bermasalah (NPL) BRI yang sangat rendah, yaitu hanya 1,1 persen.

"Harusnya rumah subsidi juga menjadi maksimal ada di BRI. Ini peluang besar untuk memperkuat bisnis sekaligus mempercepat akses rakyat terhadap rumah subsidi," kata Menteri Ara.

Menteri Maruarar juga menegaskan bahwa strategi pemerintah terbagi dalam tiga pilar utama untuk menjawab tantangan perumahan rakyat. Pertama Rumah Subsidi bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, kedua program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) untuk merenovasi rumah tidak layak huni, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus Perumahan, untuk mendukung pembiayaan dan perputaran sektor hulu dan hilir di bidang konstruksi perumahan.

Pemerintah juga telah menghapus sejumlah beban biaya seperti PBG, BPTB, serta memfasilitasi uang muka gratis dan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bentuk nyata semangat gotong royong.