Trending

Pemerintah Kota Ambon Bakal Rombak Birokrasi

Pemerintah Kota Ambon Bakal Rombak Birokrasi
Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena. Foto. Eva.

 Spektroom-Perombakan Birokrasi pada Pemerintah  Kota Ambon akan dilakukan akhir bulan Agustus 2025 guna mewujudkan birokrasi yang berkualitas, kapabel , bebas dari korupsi dan nepotisme sebagaimana yang disampaikan Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, Senin, (11/8/2025).

Diakuinya, perombakan birokrasi dilakukan mengingat beberapa waktu lalu telah dilakukan Job fit kepada pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemkot Ambon.

Program ini melibatkan uji kompetensi dan evaluasi kinerja bagi para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II). Hasil dari job fit ini akan menjadi dasar untuk penempatan pejabat sesuai posisi yang ideal, serta sebagai acuan dalam melakukan rotasi jabatan dan pengisian jabatan kosong, serta untuk menerapkan sistem meritokrasi birokrasi yang adil dan akuntabel.

“Nah proses itu sudah kita lakukan lewat dua tahapan, Pertama; penilaian kinerja kepada pimpinan OPD yang sudah menjabat lima tahun lebih. Kedua, Job fit kepada seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama di kota Ambon,”kata Wattimena.

Dikatakan, saat ini sudah dilakukan lewat pansel menerima hasil Uji Kinerja dan Penilaian Kinerja, dan sementara menunggu hasil Job fit, untuk kemudian dilakukan pelantikan.

“Saya sudah terima hasil untuk uji kinerja, penilaian Kinerja dan saat ini sementara menunggu hasil job fit, begitu keluar kita agendakan untuk pelantikan, sudah sesuai dengan mekanisme, dan setelah hasil Pansel keluar,” jelasnya.

Ditegaskan Bodewin, Perombakan Birokrasi bukan lagi isu, melainkan program  prioritas Pemerintah Kota Ambon untuk mewujudkan Birokrasi yang berkualitas, kapabel, bebas dari Korupsi dan nepotisme.

“Jadi sudah sesuai dengan mekanisme dan setelah hasil dari pansel keluar saya sudah memanggil satu persatu kepala OPD menyampaikan hasil Asesment seperti ini, apa harapan saya terhadap yang bersangkutan kalau nanti ditempatkan di posisi A atau Posisi B, 17 program prioritas harus di penuhi itu menjadi kontrak kinerja kita nanti pada saat pelantikan,”terang Wattimena.

Wattimena menegaskan bahwa tidak ada pejabat yang akan dinonjobkan, melainkan disesuaikan dengan bidang dan keahlian masing masing.

Berita terkait

GPI dan PII Apresiasi Respons Cepat Kapolri atas Aspirasi Masyarakat dalam Kasus Sukoharjo

GPI dan PII Apresiasi Respons Cepat Kapolri atas Aspirasi Masyarakat dalam Kasus Sukoharjo

Jakarta – Spektroom: Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII), dan DPP Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku Kie Raha (AL-MULK) menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas respons cepat terhadap aspirasi masyarakat terkait penggerebekan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo. Apresiasi

Irvan Idris Saleh, Buang Supeno
Taspen Digitalisasi Layanan, 38 Ribu Pensiunan di Kalteng Tak Perlu Lagi Menempuh Perjalanan Jauh

Taspen Digitalisasi Layanan, 38 Ribu Pensiunan di Kalteng Tak Perlu Lagi Menempuh Perjalanan Jauh

Palangka Raya-Spektroom: Jarak geografis dan usia lanjut tak lagi menjadi penghalang bagi 38 ribu pensiunan di Kalimantan Tengah untuk mendapatkan pelayanan dan hak pensiun. Melalui digitalisasi layanan, PT Taspen (Persero) menghadirkan kemudahan autentikasi dan pengurusan administrasi secara daring sehingga pensiunan tidak harus datang langsung ke kantor pelayanan. Manfaat layanan

Polin, Buang Supeno