Pemimpin Harus Hadir Membawa Solusi di Tengah Disrupsi AI

Pemimpin Harus Hadir Membawa Solusi di Tengah Disrupsi AI
Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026. (foto Diskominpotik NTB)

Mataram-Spektroom : Di tengah disrupsi teknologi, kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), dan berbagai tantangan global yang semakin kompleks, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menegaskan esensi kepemimpinan manusia dalam birokrasi tidak akan pernah tergantikan. Pesan tersebut disampaikan saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026 di Mataram Selasa (2/6/2026).

Wakil Gubernur mengingatkan Dunia saat ini sedang menghadapi berbagai perubahan besar yang berlangsung sangat cepat. Selain perkembangan teknologi dan AI, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan geopolitik global, ancaman krisis pangan dan energi, serta perubahan iklim yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut birokrasi untuk berubah dan bergerak lebih adaptif. Aparatur pemerintah tidak lagi cukup hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi harus mampu menjadi penggerak perubahan yang menghadirkan solusi bagi masyarakat.

“Birokrasi tidak boleh lagi hanya bekerja secara administratif. Pemimpin harus mampu membaca perubahan, membangun inovasi, dan menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” tegasnya.

Wagub, juga menyoroti semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital dan AI dalam tata kelola pemerintahan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa secanggih apa pun teknologi berkembang, kepemimpinan manusia tetap memiliki peran yang tidak dapat digantikan.

Menurutnya, AI mungkin mampu membantu analisis data, mempercepat pelayanan administrasi, bahkan menggantikan sebagian pekerjaan rutin birokrasi. Akan tetapi, kemampuan mengambil keputusan di tengah ketidakpastian, membangun kepercayaan publik, menyatukan berbagai kepentingan, dan memimpin perubahan tetap membutuhkan sentuhan kepemimpinan manusia.

“AI mungkin dapat menggantikan banyak pekerjaan administratif, tetapi tidak akan pernah menggantikan kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan, membangun kepercayaan, dan menyatukan berbagai kepentingan untuk tujuan yang lebih besar,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Umi Dinda juga menyampaikan apresiasi atas kembali diselenggarakannya PKN Tingkat II di NTB setelah sempat tidak dilaksanakan selama delapan tahun. Menurutnya, kehadiran kembali pelatihan strategis tersebut menjadi peluang penting untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan para pejabat pemerintah daerah.

Ia mengingatkan para peserta yang sebagian besar telah memiliki pengalaman panjang di birokrasi agar tidak berhenti belajar dan berinovasi.

“Pengalaman adalah modal yang sangat berharga, tetapi tantangan masa depan membutuhkan pemimpin yang terus belajar, beradaptasi, dan berani melakukan terobosan,” katanya.

Ia juga mendorong peningkatan peran perempuan dalam kepemimpinan birokrasi. Untuk itu peserta perempuan dapat menunjukkan kapasitas terbaiknya dan menjadi inspirasi bagi lahirnya lebih banyak pemimpin perempuan di masa depan.
Kepemimpinan bukan hanya ditentukan oleh kecerdasan dan kompetensi, tetapi juga kemampuan membangun kepercayaan serta menghadirkan pengaruh positif bagi lingkungan kerja dan masyarakat.

Melalui Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XIII mampu melahirkan pemimpin-pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, dan mampu menerjemahkan visi pembangunan menjadi program yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Yang dibutuhkan hari ini bukan sekedar birokrat yang mampu menjalankan aturan, tetapi pemimpin yang mampu membaca perubahan, membangun kolaborasi, dan menghadirkan solusi bagi masyarakat,”.

Berita terkait

Menteri Haji dan Umroh Lapor Presiden: Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2026 Berlangsung Dengan Baik, Lancar dan Tertib

Menteri Haji dan Umroh Lapor Presiden: Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2026 Berlangsung Dengan Baik, Lancar dan Tertib

Jakarta-Spektroom : Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Haji dan Umrah beserta Wakil Menteri, Ketua Pengawas Haji, serta pimpinan Komisi VIII DPR RI di kediamannya di Hambalang, pada Rabu, 17 Juni 2026.   Dalam pertemuan tersebut, penyelenggara dan pengawas haji melaporkan bahwa secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berjalan dengan baik, lancar,

Rafles