Pemkab Tanah Datar Perkuat Kerja Sama Antar Daerah untuk Kendalikan Inflasi, Targetkan Delapan KAD pada 2026
Tanah Datar–Spektroom : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar terus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah memperluas Kerja Sama Antar Daerah (KAD) guna menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, S.Psi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah, Senin (3/8/2026), di Aula Eksekutif Kantor Bupati Tanah Datar.
Rapat dihadiri perwakilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP), Dinas Pertanian, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH), serta Bagian Pemerintahan Setda Tanah Datar.
Dalam arahannya, Ahmad Fadly menekankan bahwa sinergi antarpemerintah daerah menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam memastikan pasokan pangan tetap tersedia dan harga kebutuhan pokok tetap terkendali.
"Kerja sama antar daerah harus terus diperkuat. Selain menjaga stabilitas harga, langkah ini juga menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award," ujar Ahmad Fadly.
Ia mengungkapkan, sepanjang 2025 Pemkab Tanah Datar telah menjalin kerja sama dengan lima kabupaten dan kota, baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Barat. Kerja sama tersebut akan terus diperluas pada 2026, terutama untuk mendukung distribusi komoditas pangan strategis seperti cabai dan beras.
Wakil Bupati meminta seluruh OPD terkait segera memetakan komoditas yang mengalami surplus maupun defisit sehingga dapat diketahui daerah tujuan pemasaran maupun daerah pemasok secara lebih terarah.
"Saya minta OPD terkait segera menjajaki daerah yang membutuhkan komoditas pangan surplus dari Tanah Datar. Laksanakan dengan sungguh-sungguh agar tercipta hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dan mampu memperkuat pengendalian inflasi," tegasnya.
Pemkab Tanah Datar menargetkan jumlah Kerja Sama Antar Daerah di bidang pengendalian inflasi meningkat menjadi delapan daerah pada 2026 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Tanah Datar Franky Adhitama melaporkan, hingga 2025 Pemkab Tanah Datar telah menjalin lima kerja sama dengan sejumlah daerah, di antaranya Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan.
Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi penguatan ketahanan pangan, pengembangan komoditas tanaman pangan, stabilitas harga, pembangunan sektor pertanian, hingga pengembangan produk unggulan daerah.
Franky menambahkan, pada 2026 Pemkab Tanah Datar juga tengah memproses kerja sama dengan sejumlah daerah lain, seperti Kota Solok, Kota Pekanbaru, serta beberapa kabupaten dan kota lainnya. Langkah ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antardaerah dalam menjaga pasokan pangan, memperlancar distribusi, serta mengendalikan inflasi secara berkelanjutan.
Melalui penguatan Kerja Sama Antar Daerah, Pemkab Tanah Datar optimistis mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, meningkatkan kesejahteraan petani melalui perluasan akses pasar, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional. (Ris1)
