Pemko Palangka Raya Genjot Efektivitas SP4N-Lapor Lewat Monev Pengelolaan Pengaduan

Pemko Palangka Raya Genjot Efektivitas SP4N-Lapor Lewat Monev Pengelolaan Pengaduan
Acara Monitoring dan Evaluasi SP4N-Lapor diikuti pejabat penghubung serta operator Lapor Pemkot Palangka Raya (dok. MC PRaya)

Spektroom – Pemerintah Kota Palangka Raya terus memperkuat layanan pengaduan masyarakat dengan menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) SP4N-Lapor di Aula Peteng Karuhei II, Selasa (9/12/2025).

Kegiatan yang digelar Diskominfo Kota Palangka Raya ini menjadi ruang pembinaan sekaligus pengawasan menyeluruh terhadap pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-Lapor).

Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palangka Raya, Samsul Rizal, mewakili Wali Kota Palangka Raya menegaskan bahwa Monev ini bertujuan menguatkan efektivitas pengelolaan aduan masyarakat.
“Dengan adanya monitoring evaluasi ini, pengelolaan pengaduan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ucapnya.

Ia menjelaskan, Monev bukan sekadar formalitas tahunan, tetapi momentum menginventarisasi berbagai kendala teknis maupun non-teknis yang masih ditemui para pengelola layanan. Identifikasi persoalan ini, lanjutnya, menjadi fondasi untuk merumuskan langkah perbaikan yang nyata.
“Kegiatan ini tidak hanya sekadar monitoring, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan layanan publik. Setiap masukan dari peserta akan menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan ke depan,” tegasnya.

Samsul menambahkan, komitmen Pemko Palangka Raya tetap sama: respons cepat, tindak lanjut jelas, dan layanan publik yang makin mudah diakses.
“SP4N-Lapor diharapkan menjadi jembatan yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduannya,” pungkasnya.

Kegiatan ini diikuti pejabat penghubung serta operator Lapor Pemkot Palangka Raya, menghadirkan narasumber dari Ombudsman RI Perwakilan Kalteng dan Admin Utama Lapor Pemkot Palangka Raya. Penyelenggaraan ini sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan pengaduan bukan sekadar kewajiban, tetapi investasi kepercayaan publik yang harus terus dijaga. (Polin - Gusti/ndk)

Berita terkait

Forum Koordinasi Penguatan dan Penggerakan Sistem Tata Kelola ALOKON Perkuat Tata Kelola ALOKON di Halmahera Barat

Forum Koordinasi Penguatan dan Penggerakan Sistem Tata Kelola ALOKON Perkuat Tata Kelola ALOKON di Halmahera Barat

Jailolo–Spektroom : Sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Penguatan Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan respons atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Maluku Utara memperkuat tata kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon). Penguatan tersebut dilakukan melalui Forum Koordinasi

Nanang Adrany, Rafles
NTB Optimistis Capai Target Pendapatan dan Perbaiki Tata Kelola APBD Perubahan 2026

NTB Optimistis Capai Target Pendapatan dan Perbaiki Tata Kelola APBD Perubahan 2026

Mataram-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat optimistis target pendapatan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat tercapai hingga akhir tahun. Gubernur NTB M Iqbal menekankan sejumlah langkah pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan, menata belanja, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel. Hingga 15

Marsam Putrangga, Julianto
ссс