Perketat Pengawasan WNA, Pemkab Jeneponto Perkuat Sinergi Lintas Sektor
Jeneponto - Spektroom : Pemerintah Kabupaten Jeneponto memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) melalui koordinasi lintas sektor. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi pelanggaran keimigrasian sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang digelar Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar di Kabupaten Jeneponto, Selasa (3/11/2026).
Rakor tersebut dihadiri Bupati Jeneponto H. Paris Yasir, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar Abdi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.
Instansi yang terlibat antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Tenaga Kerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto.
Bupati Paris Yasir mengapresiasi inisiatif Kantor Imigrasi Makassar yang membangun koordinasi bersama pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait. Menurutnya, pengawasan orang asing menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan sekaligus menciptakan iklim daerah yang kondusif.
Ia menegaskan, pengawasan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan sinergi dan pertukaran informasi agar keberadaan serta aktivitas WNA dapat terpantau secara optimal.
“Ini merupakan langkah kolaboratif dan sinergi yang terus dibangun, kita harus sambut baik. Penegakan aturan tetap harus dikedepankan dengan tentunya tetap mengedepankan mode pengawasan dan monitoring yang ketat dan berkesinambungan,” ujar Paris Yasir.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, Abdi, menegaskan bahwa pengawasan orang asing merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Karena itu, seluruh instansi terkait perlu mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya.
“Langkah yang kita lakukan ini merupakan perintah undang-undang untuk memastikan bahwa law enforcement tetap berjalan, khususnya pada sektor keimigrasian,” tegas Abdi.
Dalam pelaksanaannya, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran. Kesbangpol, misalnya, dapat mendukung kewaspadaan dini dan stabilitas daerah. Dukcapil berperan dalam dukungan informasi administrasi kependudukan sesuai kewenangannya.
Sementara perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan, perizinan, dan pariwisata dapat mendukung pengawasan melalui informasi aktivitas orang asing di sektor masing-masing.
Sinergi tersebut diharapkan mampu membangun sistem pengawasan yang lebih terintegrasi tanpa mengabaikan batas tugas dan kewenangan setiap instansi.
Selain aspek keamanan dan penegakan hukum, pengawasan WNA juga perlu diarahkan untuk memberikan kepastian hukum bagi aktivitas investasi dan pariwisata. Dengan demikian, keterbukaan daerah terhadap peluang ekonomi tetap berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap ketentuan keimigrasian.
Melalui forum TIMPORA, Pemkab Jeneponto berharap komunikasi, pertukaran informasi, dan koordinasi antarlembaga semakin efektif. Pengawasan yang terarah dan berkelanjutan diharapkan mampu menjaga Kabupaten Jeneponto tetap aman, tertib, dan kondusif.
