Polda Kalbar Bongkar Dua Kasus TPPO, CPMI Ilegal ke Malaysia dan Calon Pengantin ke Tiongkok
Pontianak - Spektroom : Polda Kalimantan Barat membongkar dua kasus dugaan tindak pidana yang mengancam keselamatan perempuan dan calon pekerja migran Indonesia (CPMI).
Kasus tersebut meliputi pemberangkatan pekerja migran secara nonprosedural ke Malaysia serta dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok perkawinan dengan warga negara asing di Tiongkok.
Pengungkapan kedua perkara tersebut disampaikan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Kalbar, Senin (09/11/2026), dipimpin Dirres PPA dan PPO Kombes Pol. Rusdiani, S.I.K., M.Si., didampingi Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H.
Kasus pertama berkaitan dengan dugaan pemberangkatan CPMI secara ilegal melalui Rumah Makan Citra Rasa, Jalan Adi Sucipto KM 12.
Tersangka berinisial HB diduga membantu memberangkatkan korban untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit Malaysia tanpa memenuhi prosedur perlindungan pekerja migran.
Polisi mengamankan empat lembar fotokopi paspor, satu kunci mobil dan satu unit minibus.
Tersangka dijerat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Sementara itu, perkara kedua mengungkap dugaan TPPO dengan modus perkawinan lintas negara. Dua tersangka berinisial L dan LKS diduga terlibat membawa korban ke Tiongkok untuk dinikahkan dengan warga negara asing asal negara tersebut.
Sebelum keberangkatan, korban disebut telah menjalani pertunangan dengan pemberian cincin dan gelang emas serta uang mahar Rp30 juta. Lokasi perkara berada di rumah korban dan kawasan Jalan Arteri Supadio KM 17, Kabupaten Kubu Raya.
Dalam kasus ini, polisi menyita uang tunai 4.107 Yuan, lima lembar fotokopi paspor, delapan lembar fotokopi visa Tiongkok, cincin dan gelang emas, serta tiket elektronik penerbangan Pontianak–Jakarta dan Jakarta–Xiamen.
Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono menegaskan, pengungkapan kedua perkara tersebut merupakan komitmen kepolisian melindungi masyarakat dari perekrutan pekerja migran ilegal dan perdagangan orang.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri maupun perkawinan lintas negara yang tidak melalui prosedur resmi. Pastikan seluruh proses sesuai ketentuan hukum,” tegas Bambang.
Polda Kalbar mengingatkan masyarakat untuk segera melaporkan indikasi perekrutan ilegal maupun perdagangan orang kepada kepolisian.
Koordinasi dengan Dinas Sosial dan Imigrasi juga terus diperkuat guna mencegah praktik TPPO, terutama yang menyasar perempuan dan calon pekerja migran.
Pengungkapan ini menjadi peringatan bahwa tawaran pekerjaan dan perkawinan ke luar negeri perlu diperiksa secara cermat.
Di balik janji masa depan yang lebih baik, masyarakat harus memastikan keselamatan dan perlindungan hukum tetap menjadi prioritas.
