Pemkot Jayapura Terapkan Zero Tolerance Terhadap Segala Bentuk Pungli Dilingkungan Pemerintahan
Jayapura-Spektroom : Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jayapura menerapkan kebijakan toleransi nol (zero tolerance) terhadap segala bentuk pungutan liar (pungli) di lingkungan pemerintahan. Penegasan itu disampaikan saat memimpin apel gabungan aparatur Pemerintah Kota Jayapura, Senin, 09 November 2026.
Dikatakannya, praktik pungli merupakan tindakan yang merusak integritas dan mencoreng nama baik institusi pemerintah. Oleh sebab itu, seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala distrik, lurah hingga kepala sekolah diminta memperketat pengawasan dan memastikan pelayanan publik bebas dari pungutan ilegal.
Wawali Kota Jayapura mengingatkan, sektor pendidikan agar tidak membebani orang tua siswa dengan pungutan yang bersifat memaksa sebab pendidikan dasar merupakan tanggung jawab negara yang telah didukung melalui alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
"Jangan mencari celah untuk membebani orang tua siswa dengan berbagai pungutan yang bersifat memaksa, baik dengan alasan uang komite, biaya ujian, perpisahan, komputer, seragam maupun biaya lainnya," tandas Rustan.
Ia menjelaskan, komite sekolah berfungsi sebagai wadah penyaluran aspirasi orang tua sekaligus memberikan pertimbangan kepada pihak sekolah, bukan menjadi sarana untuk melakukan pungutan yang memberatkan masyarakat.
"Komite boleh saja, tetapi bukan merupakan kewajiban atau pungutan. Sifatnya harus berupa bantuan atau sumbangan sukarela, tidak ditentukan jumlahnya, dan tidak boleh menghambat anak-anak kita dalam memperoleh pendidikan," jelasnya.
Di sektor administrasi kependudukan, Rustan meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), kepala distrik serta lurah memastikan seluruh pelayanan diberikan secara gratis.
Layanan tersebut mencakup pengurusan akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan dokumen kependudukan lainnya. Pelayanan administrasi di tingkat distrik dan kelurahan juga tidak boleh disertai pungutan di luar ketentuan resmi.
"Kepada seluruh kantor pelayanan, pasang papan informasi atau tulisan yang secara jelas menyatakan bahwa pelayanan administrasi diberikan secara gratis. Dengan demikian, masyarakat mengetahui haknya dan tidak menjadi korban pungutan yang tidak semestinya," tegas Rustan.
Terkait aktivitas perdagangan di pasar, Wawali kota menginstruksikan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura memperketat pengawasan di sejumlah lokasi, di antaranya Pasar Youtefa, Pasar Otonom dan Pasar Hamadi.
Demikian pula, Setiap pungutan di lingkungan pasar hanya boleh dilakukan berdasarkan ketentuan retribusi resmi. Tidak boleh ada pungutan tambahan maupun transaksi tidak resmi terkait izin penggunaan lapak dan los pasar.
Iapun mengingatkan, aparatur yang melanggar ketentuan kepegawaian dapat dikenakan sanksi administratif maupun disiplin, mulai dari penurunan jabatan, penurunan pangkat hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Apabila memenuhi unsur pelanggaran hukum, praktik pungli juga dapat diproses secara pidana.
