Ruang Hukum
Spektroom - Mengejar cita-cita hingga ke negeri orang kini tak lagi dipusingkan oleh urusan dokumen yang berbelit. Pada Senin (2/2/2026), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) melalui Divisi Pelayanan Hukum kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan prima. Kali ini, tim Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) sukses
Ruang Hukum
Spektroom – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat terus berkomitmen mengawal lahirnya regulasi daerah yang pro-rakyat dan berkeadilan. Bertempat di Ruang Rapat Tuanku Imam Bonjol, Kamis (29/1/2026) jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) memimpin Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwako) Payakumbuh terkait pembebasan retribusi Persetujuan
Ruang Hukum
Spektroom - Karya seni bukan sekadar ekspresi, melainkan aset berharga yang wajib dipagari oleh hukum. Semangat inilah yang melandasi kunjungan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) ke Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang pada Senin (28/01/2026). Bertempat di Gedung Rektorat, tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
Ruang Hukum
Spektroom - Di bawah gelapnya malam dan sunyi aliran Sungai Pawan, sebuah upaya senyap untuk mengangkut ratusan batang kayu ilegal akhirnya terhenti. Sekitar pukul 01.00 WIB, Sabtu dini hari (17/01/2026), aparat Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Kalimantan berhasil menggagalkan peredaran kayu ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Ruang Hukum
Spektroom - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sumenep menjalin silaturrahmi dengan Polres Sumenep, Rabu, 7 Januari 2026. Kehadiran LHB GP Ansor Sumenep ini diterima oleh Wakapolres Sumenep, Kompol Masyhur Ade di ruang kerjanya di Lantai II Mapolres setempat. Pertemuan tersebut menjadi momentum penguatan sinergi
Ruang Hukum
Spektroom – Pemerintah Kabupaten Barito Timur resmi menjalin kerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Muara Teweh melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang penunjukan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. Penandatanganan berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Barito Timur, Tamiang Layang, Senin (29/12/2025)
Ruang Hukum
Spektroom - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto melalui Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemulihan keuangan negara dengan berhasil mengeksekusi pembayaran sisa uang pengganti oleh terpidana kasus korupsi penyalahgunaan hasil pungutan Pajak Penghasilan (PPh 21). Selasa, 23 Desember 2025, Bidang Pidsus Kejari Jeneponto menerima pelunasan sisa uang pengganti
Ruang Hukum
Sawahlunto.Spektroom — Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sawahlunto, Eddy Samrah L, S.H., M.H., menjadi narasumber utama dalam kegiatan Sosialisasi Kewenangan Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, yang digelar pada Selasa (23/12/2025) di Ruang Rapat M. Yamin, Balaikota Sawahlunto. Kegiatan tersebut diselenggarakan
Ruang Hukum
Spektroom – Guna mendukung penegakan hukum humanis, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kepala Kejaksanaan Negeri Banyuwangi tentang Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku Tindak Pidana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Senin (15/12/2024). Penandatanganan ini sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah untuk penegakan hukuman
Ruang Hukum
Spektroom – Kabupaten Banyuwangi menjadi daerah pertama yang digandeng oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dalam upaya penguatan akses terhadap perlindungan saksi dan korban tindak kejahatan. Kegiatan itu mengawali upaya LPSK dalam membangun kolaborasi dengan berbagai daerah di Jawa Timur. Sebagai tahap awal kolaborasi dilaksanakan lewat kegiatan sosialisasi terkait tugas,
Ruang Hukum
"Selesaikan dulu di Posbankum. Nanti ada laporannya Pak Lurah, kita bantu carikan jalan terbaik.”
Ruang Hukum
Spektroom – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mematangkan persiapan menyambut kunjungan Menteri Hukum Indonesia sekaligus peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah, yang dijadwalkan berlangsung pada 5–6 November 2025 mendatang. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Sunarti, mewakili Plt. Sekretaris Daerah, memimpin rapat koordinasi persiapan di Ruang