Tidak Hanya Sampaikan Informasi, Pemprov Juga Dengar Aspirasi Dan Merespons Keluhan Warga Lampung
Jakarta Pusat - Spektroom: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat keterbukaan informasi publik melalui inovasi digital Lampung In.
Platform ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan pemerintah sekaligus menyampaikan pengaduan secara langsung.
Menariknya, Pemprov Lampung kini menggunakan dashboard Lampung In untuk mengawasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menangani setiap aduan masyarakat.
Sistem tersebut memberikan tanda peringatan atau warning ketika OPD belum merespons laporan maupun mengunggah bukti penyelesaian.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memaparkan inovasi tersebut dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Komisi Informasi (KI) Pusat RI di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dihadapan tim panelis, Jihan menegaskan bahwa Pemprov Lampung kini mengubah pola komunikasi birokrasi.
Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga harus mendengar aspirasi dan merespons persoalan warga secara konkret.
“Melalui Lampung In, kami mendorong perubahan yang cukup mendasar dari pemerintah yang sekadar menyampaikan informasi kepada masyarakat, hari ini pendekatannya pemerintah juga mendengar informasi faktual dari masyarakat yang ada di bawah, sekaligus merespons apa yang menjadi aduannya,” ujar Jihan.
Jihan menjelaskan, Lampung In menyediakan sistem pengawasan berjenjang untuk memastikan setiap OPD menangani laporan masyarakat. Salah satu fokus pengawasan tersebut menyangkut persoalan infrastruktur jalan yang kerap menjadi perhatian publik.
Wagub Lampung ini mencontohkan laporan kerusakan jalan di wilayah Sidomulyo, Lampung Selatan. Ketika warga mengirimkan aduan, Pemprov Lampung langsung meneruskan laporan tersebut kepada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) sebagai OPD yang memiliki kewenangan.
Selanjutnya, dashboard Lampung In memantau perkembangan penanganan laporan tersebut. Sistem akan menampilkan tanda peringatan apabila OPD belum memberikan respons atau belum mengunggah bukti penyelesaian.
“Di dashboard-nya itu tetap akan ada tanda warning untuk dapat diselesaikan kalau belum ada tindak lanjut beserta bukti tindak lanjutnya. Sehingga ini menjadi kewajiban dari OPD untuk menindaklanjuti atau menyelesaikannya,” jelasnya.
Melalui mekanisme tersebut, Pemprov Lampung ingin memastikan setiap aduan warga mendapat perhatian. OPD juga harus mempertanggungjawabkan progres penanganan laporan melalui sistem yang dapat dipantau.
Selain mengandalkan teknologi digital, Pemprov Lampung memperkuat keterbukaan informasi melalui regulasi. Pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik.
Jihan menyebut perda tersebut sebagai fondasi bagi seluruh perangkat daerah untuk menjalankan standar keterbukaan informasi secara konsisten.
“Perda ini kami sahkan di tahun 2024 yang harapannya ini menjadi suatu prinsip, menjadi suatu SOP keterbukaan informasi siapa pun pemerintahnya, siapa pun OPD-nya, siapa pun yang ada di dalam birokrasi tersebut,” tegas Jihan.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi syarat penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kebijakan tersebut juga mendukung arah pembangunan daerah dalam RPJMD 2025–2029 serta visi menuju Indonesia Emas 2045.
