Tingkat Inflasi Pada Periode Januari - November 2025 Tercatat 2,0 Persen dan Inflasi Harga Bergejolak Sebesar 3,37 Persen
Spektroom - Inflasi tahun kalender November 2025 terhadap Desember 2025 tercatat sebesar 2,27 %. Sementara itu, inflasi berdasarkan komponen year to date terdiri dari inflasi inti sebesar 2,18 %, inflasi harga yang diatur pemerintah sebesar 1,55 %, dan inflasi harga bergejolak sebesar 3,37 %.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025 yang dirangkai dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, di Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
Pada Rakor TPID yang dipimpin Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir tersebut, Pudji Ismartini juga menjelaskan andil inflasi berdasarkan komponen year to date, yakni inflasi inti sebesar 1,40 %, harga yang diatur pemerintah 0,31 %, dan harga bergejolak 0,56 %.
"Namun secara umum, inflasi nasional pada periode berjalan masih berada di kisaran 0,1 persen, dengan inflasi year to date Januari hingga November 2025 sekitar 2,0 persen" ujar Puji Ismartini dalam paparannya.
Lain daripada itu, BPS juga mencatat bahwa kelompok harga bergejolak, khususnya komoditas pangan, masih menjadi penyumbang inflasi terbesar. Selain itu, Indeks Perkembangan Harga (IPH) mengalami kenaikan di sekitar 301 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi adalah cabai rawit. Kenaikan ini dipengaruhi oleh faktor cuaca, terutama tingginya curah hujan yang berdampak pada produksi dan distribusi.
Selain itu, lanjut Puji Ismartini, Aceh tercatat sebagai daerah dengan kenaikan harga beras tertinggi, sementara beberapa wilayah di Sumatera mengalami gangguan pasokan akibat bencana alam.
Diforum yang sama Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) Dr. Imran, M.Si mengatakan, hingga saat ini baru 4 provinsi yang sudah lengkap memberikan pendataan perumahan pembangunan baru, yaitu Kepulauan Bangka Blitung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, dan Papua Barat.
Sedangkan untuk peningkatan kualitas ada 6 Provinsi yaitu Jambi, Kepulauan Riau, Jawa Barat, D I Y, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat. Sementara untuk Kabupaten dan Kota Sampai dengan hari ini, ada 117 Kabupaten-Kota yang menyampaikan terkait dengan pendataan perumahan yang bersumber dari APBD, APBDES, maupun suadaya masyarakat sendiri.
"Dan ada 118 kabupaten yang belum menggunakan pendataan perumahan untuk renovasi atau peningkatan kualitas, baik yang bersumber dari APBDES, dari APBD, maupun swadaya" ucapnya
Kemudian, berkait dengan perencanaan dan penganggaran di bidang perumahan, ada tiga provinsi yang belum mengkonfirmasi terkait dengan penganggaran pembangunan baru dan renovasi, yakni Bengkulu, NTT dan Papua Tengah.
"Saya berharap tiga provinsi ini bisa menyampaikan laporan kepada kami. Ini menjadi acuan kami nantinya untuk tahun depan untuk memberikan reward kepada daerah" tutupnya.
Untuk diketahui Tim Pengendalian Inivlasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Ekubang Bani Ispriyanto, bersama Anggota Forkopimda serta beberapa kepala OPD terkait, mengikuti Rakor TPID, secara Virtual Meeting dari ruang Command Centre (Pusat Kendali Data) Diskominfotik Provinsi Lampung.
Sementara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025 yang dirangkai dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, berlangsung secara luring di Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat (@Ng).
