TPID Provinsi Lampung Ikuti Rakor TPID Secara Virtual dari Ruang Command Center Diskominfotik Lampung
Bandarlampung - Spektroom: Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum & Politik Yayan Ruchyansyah, Senin 27 Juli 2026, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Command CenterLantai II Diskominfotik Provinsi Lampung, kompleks Kantor Gubernur Lampung di Bandarlampung.
Rakor tersebut dirangkai dengan Pembahasan Kelancaran Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, berlangsung di Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, dipimpin Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir.
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya pemerintah daerah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui penguatan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, pelaksanaan operasi pasar apabila diperlukan, serta pemantauan harga secara berkala agar inflasi tetap terkendali.
Berdasarkan pemaparan nasional, kondisi inflasi Indonesia masih berada dalam kisaran sasaran pemerintah. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) secara tahunan tercatat 3,34 persen (year-on-year), sehingga pemerintah daerah diminta tetap waspada terhadap potensi kenaikan harga, khususnya pada kelompok bahan pangan strategis.
Diforum tersebut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono menyampaikan, Kabupaten/kota yang IPH-nya mengalami kenaikan pada minggu sebelumnya, per 24 Juli 2026 terjadi penurunan dari 69 menjadi 65 kabupaten/Kota.
Meskipun demikian ada beberapa Kabupaten/kota yang masih mengalami perubahan IPH cukup tinggi, yaitu di Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah masih mencapai 9,28%, Kemudian juga di Mahakam Hulu Kalimantan Timur 4,35 %, Papua Tengah yaitu di Kabupaten Panai, 3,18%.
Selanjutnya di Provinsi Papua Barat, Teluk Berau 2,63%. Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku 2,24%.
"Selebihnya perubahan IPH-nya itu di bawah 2 persen, bahkan ada beberapa yang perubahan IPH-nya ini negatif" ujar Ateng Hartono.
Untuk negatif paling bawah perubahan IPH-nya ada di Provinsi Sulawesi Utara di Minahasa, sampai negatif 5,23 %, kemudian Bangil di Bali dan juga Kepulauan Sangihe negatif 5,5 %, Gorontalo 5,57 serta di Sulawesi Utara yang paling rendah perubahan IPH-nya itu di Bolaang Mongondow dan Tomohon, masing-masing 7,53 dan 7%.
Diforum yang sama Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas menjelaskan terkait kondisi penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi.
Berdasarkan data hingga 25 Juli 2026, realisasi penyaluran minyak tanah masih berada dalam batas alokasi yang telah ditetapkan sehingga dipastikan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.
"Realisasi penyaluran Solar bersubsidi telah mencapai 10,94 juta kiloliter atau sekitar 104,48% dari proyeksi periode berjalan. Adapun penyaluran Pertalite mencapai 16,05 juta kiloliter atau sekitar 97,61% dari proyeksi kuota berjalan" jelasnya lagi.
Wahyudi Anas juga menjelaskan bahwa peningkatan konsumsi Solar dan Pertalite terjadi setelah beberapa kali penyesuaian harga BBM nonsubsidi. "Rata-rata penyaluran harian Solar meningkat dari sekitar 50.442 kiloliter menjadi 58.344 kiloliter per hari atau bertambah sekitar 7.437 kiloliter per hari" ujar Wahyudi Anas. Sementara konsumsi Pertalite meningkat dari sekitar 76.886 kiloliter menjadi 83.954 kiloliter per hari atau bertambah sekitar 7.327 kiloliter per hari. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas logistik nasional, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan sektor produktif, serta adanya peralihan sebagian konsumen dari BBM nonsubsidi menuju BBM bersubsidi (@Ng).
