Truk Rekanan Sebabkan Sampah Berserakan di Manukan Kulon, DLH Surabaya Siapkan Sanksi
Surabaya-Spektroom : Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya mengidentifikasi truk pengangkut sampah milik perusahaan rekanan sebagai penyebab berserakannya sampah rumah tangga di sepanjang Jalan Balongsari hingga Jalan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes.
Kendaraan tersebut diketahui milik perusahaan berbentuk CV yang bekerja sama dengan DLH Surabaya. Identitas pengemudi dan pemilik armada juga telah diketahui setelah dilakukan penelusuran menyusul laporan ceceran sampah pada Kamis (12/11/2026) dini hari.
Kepala DLH Kota Surabaya M Fikser mengatakan, pihaknya telah memberikan teguran kepada perusahaan rekanan tersebut. Jika pelanggaran kembali terjadi, DLH akan melakukan evaluasi dan menjatuhkan sanksi.
"Sudah kami lakukan teguran. Apabila diulangi kembali, kita evaluasi. Kita berikan sanksi pada rekanan tersebut," tegas Fikser, Jumat (13/11/2026).
Menurut Fikser, Pemkot Surabaya saat ini tengah membenahi sistem pengangkutan sampah, terutama dengan mengalihkan penggunaan truk bak terbuka ke kendaraan dengan sistem tertutup, seperti kontainer amrol dan compactor.
Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh armada pengangkut sampah, baik milik pemerintah kota maupun perusahaan rekanan. Langkah ini juga merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi agar tidak ada lagi pengangkutan sampah menggunakan bak terbuka.
"Jadi tidak ada lagi yang bak terbuka sesuai dengan instruksi Pak Wali Kota kepada kami di DLH," ujarnya.
Fikser menargetkan perubahan sistem pengangkutan tersebut dilakukan secara bertahap hingga 2027. Seluruh armada, termasuk kendaraan perusahaan swasta yang mengangkut sampah dari kawasan perumahan menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo, diminta menyesuaikan ketentuan tersebut.
Khusus perusahaan rekanan DLH, pihaknya telah meminta agar pada November ini kendaraan mereka mulai beralih menggunakan amrol atau compactor.
DLH juga menyiapkan sanksi bagi pengemudi maupun perusahaan yang tidak mematuhi standar operasional prosedur (SOP). Untuk armada milik pemerintah kota, pengemudi yang melanggar akan dikenai teguran hingga surat peringatan.
Sementara bagi perusahaan rekanan, sanksi dapat ditingkatkan hingga pemutusan kontrak kerja sama apabila pelanggaran kembali terulang.
Selain itu, DLH akan memperketat akses pembuangan sampah ke TPA Benowo. Perusahaan pengangkut sampah swasta diwajibkan menggunakan kendaraan tertutup untuk memperoleh barcode sebagai syarat akses pembuangan.
"Kalau tidak, kita tidak berikan barcode akses untuk mereka buang ke TPA," pungkas Fikser.
