Trending

Wali Kota Ambon: Kritik Boleh, Menghakimi Jangan

Wali Kota Ambon: Kritik Boleh, Menghakimi Jangan
Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena menanggapi beredarnya ajakan aksi demonstrasi di media sosial yang ditujukan kepadanya Selasa, (27/1/2026). (Foto: Eva. M​)

Spektroom – Walikota Ambon Bodewin M. Wattimena menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh berubah menjadi ruang penghakiman publik. Demokrasi, kata walikota harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap asas hukum, terutama praduga tak bersalah.

Pernyataan itu disampaikan Bodewin menanggapi beredarnya ajakan aksi demonstrasi di media sosial yang ditujukan kepadanya dan direncanakan berlangsung Kamis mendatang.

Alih-alih menepis kritik, Bodewin memilih meluruskan batas antara kritik yang sah dan tuduhan yang belum terbukti.

Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya @Bodewin Wattimena, Selasa (27/01/2026) sekitar pukul 14.47 WIT, Bodewin menekankan bahwa seruan publik harus tetap berpijak pada etika dan hukum, bukan asumsi atau emosi.

Menurutnya, seruan seperti “tangkap dan penjarakan” hanya dapat dibenarkan jika seseorang telah diputus bersalah melalui proses hukum yang sah. Selama masih dalam tahap dugaan, asas praduga tak bersalah wajib dijunjung tinggi karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

“Kebebasan berpendapat bukan lisensi untuk menghukum,” tulis Bodewin dalam unggahannya.

Ia juga menyoroti kekeliruan pemahaman publik terkait istilah gratifikasi dan retribusi yang kerap digunakan secara serampangan dalam narasi media sosial.

Gratifikasi, jelasnya, adalah pemberian kepada penyelenggara negara secara pribadi karena jabatan. Sementara retribusi merupakan pungutan resmi yang masuk ke kas pemerintah sebagai lembaga, bukan kepada individu.

Bodewin mengingatkan bahwa membangun narasi tanpa dasar hukum yang jelas tidak hanya berpotensi mencederai reputasi seseorang, tetapi juga berdampak pada keluarga dan kehidupan pribadi yang bersangkutan.

Lebih jauh, ia menyinggung adanya potensi konflik kepentingan apabila pihak yang lantang membangun tudingan justru memperoleh keuntungan dari proses yang dipersoalkan.

Dalam konteks penyelenggara negara, hal tersebut harus diuji melalui mekanisme hukum, bukan vonis di ruang publik.

Menutup pernyataannya, Bodewin mengajak masyarakat menjaga ruang demokrasi tetap sehat, kritis, namun berkeadilan. “Beta par Ambon, Ambon par samua,” tutupnya. (EM)

Berita terkait

Polres Kepulauan Selayar Lanjutkan Kegiatan Minggu Kasih Bersama Umat Kristiani

Polres Kepulauan Selayar Lanjutkan Kegiatan Minggu Kasih Bersama Umat Kristiani

Kepulauan Selayar-Spektroom: Komitmen Polres Kepulauan Selayar untuk hadir dan membangun kedekatan dengan seluruh lapisan masyarakat terus berlanjut. Melalui kegiatan Minggu Kasih, personel Polres Kepulauan Selayar bersama Polsek Benteng menyambangi Rumah Ibadah Katolik Santo Paulus di Jalan KH. Hayyung, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Minggu (1/11/2026). Kegiatan dilaksanakan sekitar

Nur Jalil Sultan, Bian Pamungkas
Pemkot Palangka Raya Buka Penggunaan Dana Karhutla, Transparansi Jadi Tanggung Jawab Bersama

Pemkot Palangka Raya Buka Penggunaan Dana Karhutla, Transparansi Jadi Tanggung Jawab Bersama

Palangka Raya-Spektroom: Penggunaan dana negara untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya menjadi urusan pemerintah. Masyarakat juga memiliki ruang untuk mengetahui dan mengawasi agar setiap anggaran benar-benar digunakan sesuai kebutuhan di lapangan. Komitmen tersebut disampaikan Pemerintah Kota Palangka Raya melalui konferensi pers penggunaan Belanja Tidak Terduga

Polin, Bian Pamungkas