Keagamaan
Makassar-Spektroom : Kegiatan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah yang dirangkaikan dengan Pertemuan Bulanan PIISEI Makassar telah terlaksana dengan baik pada Jumat, 12 Juni 2026, bertempat di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Hj. Ramadiyah, S.Pd.I., M.Pd., Gr. dari PW Aisyiyah Sulawesi Selatan. Materi yang diberikan mencakup
TNI
Jeneponto –Spektroom : Kodim 1425/Jeneponto melalui Babinsa Koramil 02/Bangkala bersama masyarakat melaksanakan kerja bakti pembersihan alang-alang dan ranting pohon di sekitar jembatan gantung yang menghubungkan Kelurahan Benteng dengan Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Jum'at, 12/6/2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap fasilitas umum
Ruang Hukum
Makassar-Spektroom : Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Dr Sila H. Pulungan, SH, M.Hum, menegaskan komitmennya untuk menuntaskan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani jajaran Kejati Sulsel. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri silaturahmi dan diskusi bersama aktivis antikorupsi serta kalangan jurnalis di Kedai Tujuh Belas, kawasan Maizonet, Kecamatan
Hukum
Makassar - Spektroom: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproyeksikan sebagai salah satu kebijakan terbesar dalam sejarah Indonesia justru menyimpan ancaman serius apabila pengawasannya lemah. Di balik semangat memenuhi hak gizi anak bangsa, terselip potensi lahirnya praktik korupsi terstruktur yang dapat menyeret negara ke jurang kleptokrasi berbaju populisme. Peringatan keras
Kependudukan
Maros-Spektroom : Semangat memperingati Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-33 Tahun 2026 ditandai dengan pelaksanaan Kick Off Pelayanan KB Serentak di Kabupaten Maros, Senin 8 Juni 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Puskesmas Maros Baru, Kelurahan Baji Pa’mai, Kecamatan Maros Baru, ini menjadi momentum penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan keluarga
Bhayangkara
Makassar- Spektroom: Direktur Program Pascasarjana UMI Makassar sekaligus mantan Komisioner Kompolnas, Prof. Dr. La Ode Husen, S.H., M.Hum., melontarkan kritik keras terhadap pengesahan Undang-Undang Polri yang dinilai berlangsung terlalu cepat dan berpotensi menggeser arah reformasi kepolisian yang telah diperjuangkan sejak 1998. Menurutnya, pengesahan RUU Polri menjadi UU dalam
Kependudukan
Jeneponto – Spektroom : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Jeneponto sukses menyelesaikan pemadanan data Keluarga Risiko Stunting (KRS). Agenda ini dilaksanakan pada Rabu, (10/6/ 2026) bertempat di Kantor Disdukcapil Jeneponto. Dari total 13.823 data KRS yang dipadankan, berikut adalah rincian
TNI
Jeneponto - Spektroom : Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXIII Dim 1425 Koorcab Rem 141 PD XIV/Hasanuddin menggelar makan bersama dengan konsep sederhana namun sarat makna di Aula Vyati Makodim 1425/Jeneponto, Jalan Lanto Dg Pasewang, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Rabu (10/6/2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh
Makassar- Spektroom: Wacana pembentukan Undang-Undang Kedokteran Kepolisian (Dokpol) kembali mengemuka di tengah tuntutan reformasi penegakan hukum yang lebih transparan dan berbasis ilmu pengetahuan. Mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Prof Dr. H. La Ode Husen, SH., M.Hum, menilai sudah saatnya negara menghadirkan payung hukum khusus yang mengatur fungsi kedokteran
Berita Daerah
Jeneponto-Spektroom : Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir menekankan akurasi dan validasi data stunting. Hal tersebut disampaikan ketika membuka kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Ketua Kader Posyandu se-Kabupaten Jeneponto terkait Validasi dan Pengukuran Ulang Serentak Balita Keluarga Risiko Stunting (KRS) dan Stunting yang dilaksanakan di Ruang Pola Kantor
Berita Daerah
Jeneponto –Spektroom: Pemerintah Kabupaten Jeneponto mulai mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat penerimaan daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan. Penyerahan SPPT PBB-P2 dan DHKP Tahun 2026 dilakukan secara simbolis oleh
Sosial
Jeneponto –Spektroom : Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto mengimbau seluruh masyarakat serta pemilik bangunan, baik permanen, semi permanen, maupun non permanen, agar tidak memanfaatkan bahu jalan untuk kegiatan maupun penempatan bangunan yang dapat mengganggu fungsi jalan dan keselamatan pengguna lalu lintas. Himbauan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui Dinas