Catatan Haji Bambang Sutopo Soal Rencana Pembangunan Depok 2027
Depok,Spektroom: Di balik gambar proyek pelebaran jalan dan tumpukan dokumen pengadaan tanah, ada satu hal yang menurut H. Bambang Sutopo tidak boleh hilang: harapan warga.
Anggota Komisi C DPRD Kota Depok yang akrab disapa HBS ini mengingatkan, setiap meter tanah yang dibebaskan pemerintah menyimpan cerita warga. Karena itu pembangunan tidak boleh berhenti di laporan fisik selesai.
“Setiap bidang tanah yang dibebaskan memiliki harapan masyarakat. Setiap anggaran yang dialokasikan harus memberikan manfaat nyata,” ujar legislator PKS itu, Jumat (30/10/2026).
Pesan itu ia sampaikan setelah mengikuti rapat kerja bersama Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok pada 22 Oktober 2026. Agenda utamanya membahas dua hal: evaluasi pengadaan tanah 2026 dan arah infrastruktur 2027.
Di tahun 2026 ini, sorotan HBS tertuju pada proyek pelebaran Jalan Simpang Parung Bingung hingga Jalan Raya Sawangan. Proyek yang menyentuh 93 bidang tanah itu masih menyisakan pekerjaan rumah. Sebanyak 30 bidang tanah milik warga dan 14 bidang fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) belum dibayarkan pada perubahan anggaran.
Selain itu ada tiga agenda pengadaan lain yang tak kalah penting: perluasan Kantor Kelurahan Cinere untuk meningkatkan layanan, pembukaan Jalan Akses Situ Pulo Asih untuk konektivitas, dan pengadaan tanah terdampak banjir di Kelurahan Pasir Putih.
Bagi HBS, pengadaan tanah bukan sekadar urusan administratif dan ganti rugi.
“Infrastruktur harus mampu mengurai kemacetan, mengurangi risiko banjir, meningkatkan konektivitas, serta menghadirkan kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat,” katanya.
Itulah mengapa untuk 2027, HBS mendorong agar rencana pembangunan benar-benar menjawab keluhan harian warga Depok.
Daftar rencana itu sudah ada di meja Disrumkim: pelebaran Jalan Raya Sawangan hingga Exit Tol, pembangunan Underpass Citayam yang sudah lama dinanti pengendara KRL, pembangunan akses masuk BLK Rangkapan Jaya, hingga pelebaran Jalan Muhidin di Jalan Raya Cipayung.
Semua titik itu, kata HBS, adalah simpul kemacetan dan banjir yang dikeluhkan warga setiap musim hujan.
Sebagai anggota Komisi C yang membidangi pembangunan, HBS menegaskan akan mengawal dari hulu ke hilir. Mulai dari perencanaan, proses pengadaan tanah, hingga pelaksanaan di lapangan.
Ia ingin memastikan pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Pembangunan yang baik bukan hanya terlihat dari apa yang dibangun, tetapi dirasakan dari manfaatnya oleh masyarakat,” tutur HBS.
Bukan soal berapa banyak jalan yang diaspal. Tapi apakah jalan itu benar-benar membuka jalan bagi kesejahteraan warga.(**).
