Trending

Cegah Korupsi dan Kebocoran Anggaran, Pemkot Ambon Luncurkan SI-BAILEO

Cegah Korupsi dan Kebocoran Anggaran, Pemkot Ambon Luncurkan SI-BAILEO
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Inspektorat resmi meluncurkan SI-BAILEO,selasa/3/11/2026 foto Diskiminfo Ambon.

Ambon - Spektroom : Pemerintah Kota Ambon memperkuat pencegahan korupsi dan penyimpangan anggaran melalui peluncuran SI-BAILEO (Sinergitas Informasi Balai Audit, Monitoring, dan Evaluasi Online). Sistem pengawasan digital ini memungkinkan potensi penyimpangan terdeteksi lebih dini, mempercepat evaluasi program organisasi perangkat daerah (OPD), serta menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kepala Inspektorat Kota Ambon, Selly S. P. Kalahatu, mengatakan SI-BAILEO dirancang untuk mengubah pola pengawasan dari yang sebelumnya lebih banyak menemukan persoalan setelah terjadi menjadi sistem pengawasan proaktif berbasis deteksi dini.

“SI-BAILEO merupakan inovasi pengawasan yang dikembangkan untuk memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah,” kata Selly di Ambon, Selasa (3/11/2026).

Menurutnya, pengawasan internal tidak hanya berorientasi pada pencarian kesalahan, tetapi juga harus menjadi instrumen pembinaan dan peringatan dini terhadap berbagai potensi penyimpangan.

Melalui dukungan teknologi digital, proses pemantauan, monitoring, dan evaluasi program pemerintahan dapat berlangsung lebih cepat, terukur, serta terdokumentasi secara sistematis. Hasilnya juga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pimpinan daerah maupun OPD.

SI-BAILEO merupakan proyek perubahan yang digagas Selly bersama jajaran Inspektorat Kota Ambon dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2026.

Inovasi ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Sebelumnya, Pemkot Ambon kembali meraih opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan pengawasan internal agar kualitas pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga.

Nama SI-BAILEO diambil dari istilah baileo, rumah adat Maluku yang menjadi tempat masyarakat berkumpul, bermusyawarah, dan mengambil keputusan bersama. Filosofi tersebut mencerminkan semangat kolaborasi, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab seluruh perangkat daerah dalam menjalankan pengawasan.

Dalam penerapannya, SI-BAILEO dikembangkan melalui tiga tahapan. Jangka pendek difokuskan pada pembangunan sistem peringatan dini melalui penerapan awal di lingkungan Inspektorat dan sejumlah OPD terkait.

Tahap jangka menengah diarahkan pada perluasan penerapan ke seluruh OPD, termasuk integrasi data dan optimalisasi fungsi peringatan dini. Sementara tahap jangka panjang menargetkan terbentuknya sistem pengawasan digital yang terintegrasi dan berkelanjutan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan daerah.

Peluncuran SI-BAILEO dibuka langsung Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, di Balai Kota Ambon. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Kota, pimpinan OPD, serta sejumlah undangan.

Wali Kota mengapresiasi penerapan inovasi tersebut dan berharap SI-BAILEO mampu mempercepat pemantauan serta evaluasi kegiatan pemerintahan. Sistem ini juga diharapkan memastikan seluruh kegiatan terdokumentasi dengan baik dan terintegrasi.

Selain itu, penggunaan sistem pengawasan digital tersebut diharapkan mendorong pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat dan terkini, sekaligus membangun budaya kerja yang jujur, disiplin, dan akuntabel di seluruh perangkat daerah.

Peluncuran SI-BAILEO sejalan dengan Misi Kedua Kota Ambon, yakni mewujudkan Ambon inklusif, serta program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam menata birokrasi yang kapabel, andal, dan bersih dari KKN.

Melalui inovasi ini, Inspektorat Kota Ambon diharapkan semakin optimal menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menjadi mitra strategis OPD dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menemukan kesalahan, tetapi juga mencegah penyimpangan sebelum menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah dan masyarakat.(EM)

Berita terkait

Taspen Digitalisasi Layanan, 38 Ribu Pensiunan di Kalteng Tak Perlu Lagi Menempuh Perjalanan Jauh

Taspen Digitalisasi Layanan, 38 Ribu Pensiunan di Kalteng Tak Perlu Lagi Menempuh Perjalanan Jauh

Palangka Raya-Spektroom: Jarak geografis dan usia lanjut tak lagi menjadi penghalang bagi 38 ribu pensiunan di Kalimantan Tengah untuk mendapatkan pelayanan dan hak pensiun. Melalui digitalisasi layanan, PT Taspen (Persero) menghadirkan kemudahan autentikasi dan pengurusan administrasi secara daring sehingga pensiunan tidak harus datang langsung ke kantor pelayanan. Manfaat layanan

Polin, Buang Supeno
Kejari Barsel Ajak Warga Waspadai Hoaks Pemicu Konflik SARA

Kejari Barsel Ajak Warga Waspadai Hoaks Pemicu Konflik SARA

Buntok-Spektroom: Penyebaran hoaks dan konten provokatif di media sosial berpotensi memicu konflik sosial dan perpecahan antarumat beragama. Karena itu, masyarakat Kabupaten Barito Selatan (Barsel) diajak meningkatkan kewaspadaan dengan memverifikasi informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM)

Polin, Buang Supeno