Gubernur Maluku Diminta Kesanggupan Penyediaan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Untuk Program Hilirisasi Pertanian
Spektroom - Langkah besar bagi masa depan pertanian dan perkebunan di Maluku. Gubernur Maluku diminta kesanggupan penyediaan calon petani dan calon lokasi (CPCL) bagi pelaksanaan program Hilirisasi Pertanian. Hal tersebit ditandai dengan Penandatanganan Surat Pernyataan Kesanggupan Penyediaan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) di Kantor Kementerian Pertanian di Jakarta,Senin (22/9/2025)
Komitmen ini mencakup verifikasi data CPCL secara akurat dan transparan, pengawasan serta pembinaan kelompok tani penerima bantuan, penyusunan laporan pelaksanaan program secara berkala, menjamin keberlanjutan program untuk kesejahteraan petani dan penguatan sektor perkebunan Maluku.
Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan kesiapannya memenuhi target CPCL seluas 7.350 hektare, yang tersebar di beberapa kabupaten Maluku Tengah. " Bagi Maluku, komitmen ini menjadi momentum penting. Hilirisasi perkebunan adalah jalan strategis untuk mengangkat nilai tambah pala, kakao, mete, dan kelapa Maluku." Ujar Gubernur Hendrik usai Rakor Hilirisasi Pertanian"
Menurutnya, dengan dukungan pemerintah pusat, Maluku siap mengawal data CPCL dan memastikan program berjalan akuntabel, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan petani. " Maluku tidak hanya menjaga warisan rempah, tetapi juga menatap masa depan dengan harapan baru, pertanian yang maju, modern, dan memberi kesejahteraan nyata bagi rakyat" ucapnya.
Menteri Pertanian , Amran Sulaiman menyampaikan kabar baik, Maluku akan mendapat alokasi bantuan hilirisasi perkebunan mulai tahun 2025 hingga 2027.
Untuk Tahun Anggaran 2025, Maluku dijatah program perluasan tanaman pala seluas 500 hektare di Kabupaten Maluku Tengah. Sementara pada 2026, bantuan semakin meluas, mencakup rehabilitasi dan perluasan 8.005 hektare untuk berbagai komoditas unggulan: pala, jambu mete, kakao, kelapa dalam, hingga sagu.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam pidatonya menambahkan capaian swasembada pangan sebesar 4,2 juta ton beras merupakan yang tertinggi dalam 50 tahun terakhir. FAO pun mengakui Indonesia sebagai produsen pangan dunia.
Amran menekankan, keberhasilan serupa harus diwujudkan di sektor perkebunan melalui hilirisasi, industrialisasi, dan dukungan BUMN untuk memperkuat ekspor.
Sementara Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa sejarah panjang perkebunan Indonesia sudah mendunia sejak era kolonial, dari rempah pala Banda hingga perjanjian tukar pulau Run dengan New Amsterdam pada 1667.
Karena itu, ia mendorong daerah untuk memberi perhatian serius pada pertanian. “Pertanian bahkan akan diusulkan menjadi urusan wajib pemerintah daerah, bukan lagi pilihan,” tegasnya.
