Trending

Hari ini , Gubernur Mirza Hadiri Pelantikan GAPEMBI dan Wagub Lampung Hadir Di Universitas Malahayati Bandarlampung

Hari ini , Gubernur Mirza Hadiri Pelantikan GAPEMBI dan Wagub Lampung Hadir Di Universitas Malahayati Bandarlampung
Ilustrasi Foto Kantor Gubernur Lampung (Dok. Spektroom).

Bandarlampung - Spektroom: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wagub Jihan Nurlela hari Selasa (19/5/2026) ini menghadiri acara Pelantikan DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Radisson, Bandarlampung. Gubernur Mirza diagendakan menyampaikan sambutan pada acara pelantikan yang dimulai pukul 09.00 WIB.

Sejumlah pejabat Pemprov Lampung akan mendampingi Gubernur Mirza, diantaranya Kadis Koperasi & UKM Evie Fatmawaty, Kadis Dikbud Thomas Amirico, Kadis Perindag M. Zimy Skill, Kadis KPTPH Elvira Umihanni, dan Kadis LH Riski Sofyan.

Sementara di jam yang sama Wagub Jihan Nurlela menghadiri Sosialisasi Umum Pasar Modal Kepada 1500 Mahasiswa/ Mahasiswi Universitas Malahayati Lampung yang dirangkai dengan Penyerahan Bantuan Renovasi Sekolah Melalui Program “Buld to lanspire" Wujudkan Lingkungan Belajar yang Berkelanjutan.

Selanjutnya Wagub Jihan menjadi pembicara pada talk show bertajuk "SPPG Profesional untuk Indonesia Emas 2045" yang digelar oleh DPW GAPEMBI Lampung, pada pukul 12.30 WIB.

Dari penelusuran Spektroom diketahui, DPW GAPEMBI Lampung diketuai oleh Dr. H. M. Muslih, SHi, MH, dan Sekretaris Rohmansyah, SE.

Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) merupakan organisasi yang mewadahi seluruh pengusaha makanan bergizi di Indonesia, yang bergerak di sektor produksi, distribusi, dan penyajian makanan bergizi.

GAPEMBI hadir sebagai representasi dunia usaha makanan bergizi Indonesia dalam menjembatani kepentingan pengusaha dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Dibentuk dengan tujuan utama untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi antara pelaku dapur, Badan Gizi Nasional, dan stakeholders lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan gizi masyarakat Indonesia, GAPEMBI berkomitmen untuk menghimpun, membina, mewakili, dan memperjuangkan kepentingan pengusaha makanan bergizi secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Sekedar mengingatkan, Rabu (13/5/2026) pekan lalu, pengurus GAPEMBI melakukan audiensi dengan Wagub Jihan, saat itu Jihan berharap, keberadaan organisasi ini dapat membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan sekaligus penataan administrasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya terkait pemenuhan standar kesehatan dan keamanan pangan.

Wagub Jihan menyoroti masih rendahnya jumlah dapur SPPG di Lampung yang telah melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Persoalan tersebut, kata dia, menjadi perhatian pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan standar operasional dapur MBG.

Jihan berharap, GAPEMBI dapat menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan pengelola dapur SPPG, termasuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan teknis di lapangan.

Ketua DPW GAPEMBI Lampung Dr. H.M. Muslih menjelaskan, GAPEMBI merupakan organisasi pengusaha dapur MBG yang telah terbentuk di 28 provinsi dan memiliki koordinasi dengan BGN.

GAPEMBI Lampung saat ini telah menghimpun sekitar 387 dapur dari total lebih dari 1.200 dapur MBG yang terdaftar di Lampung.(@Ng).

Berita terkait

Raja Negeri Rutong Siapkan Penguatan Peran PKK 2027–2030

Raja Negeri Rutong Siapkan Penguatan Peran PKK 2027–2030

Ambon-Spektroom : Pemerintah Negeri Rutong, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, menyiapkan penguatan peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mulai 2027 hingga 2030. Program tersebut difokuskan pada ketahanan rumah tangga, pengasuhan anak, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Rencana itu disampaikan Raja Negeri Rutong, Reza Valdo Maspaitella, seusai pembukaan Penilaian Lomba Desa Pelaksana

Eva Moenandar, Buang Supeno
Prof. Aan Eko Widiarto: Penyadapan Presiden Bukan Sekadar Pelanggaran Prosedur, Ada Ancaman terhadap Keamanan Negara

Prof. Aan Eko Widiarto: Penyadapan Presiden Bukan Sekadar Pelanggaran Prosedur, Ada Ancaman terhadap Keamanan Negara

Malang-Spektroom : Dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pihak tanpa prosedur hukum yang sah bukan perkara sepele. Jika dugaan itu benar melibatkan pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran etik atau penyalahgunaan kewenangan. Ada ancaman yang lebih serius: penyanderaan kekuasaan presiden melalui penguasaan informasi pribadi, politik,

Buang Supeno