Kementerian PKP Gandeng Yayasan Buddha Tzu Chi Mulai Bangun Hunian Tetap Pascabencana di Sumut

Kementerian PKP Gandeng Yayasan Buddha Tzu Chi Mulai Bangun Hunian Tetap Pascabencana di Sumut
Peletakan batu pertama pembangunan Huntap pasca bencana Sumut ( humas pkp)

Spektroom -/Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memulai pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Utara yang dilakukan bersama Yayasan Buddha Tzu Chi. Hal tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan 118 hunian tetap di Tapanuli Tengah bersama pimpinan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Sugianto Kusuma di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Minggu (21/12/2025).

"Doakan kami hari ini kita mulai pembangunan hunian tetap di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan juga sudah di Tapanuli Selatan. Mohon doanya juga kita akan mulai pembangunan hunian tetap buat saudara-saudara kita di Aceh dan juga di Sumatera Barat.

Befoto bersama dgn para stakeholder dan masyarakat ( humas pkp)

"Terima kasih, saya dengar kemarin rapat paripurna berlangsung cepat antara Wali Kota dan DPRD sepakat menghibahkan tanah untuk pembangunan hunian tetap bagi rakyat korban bencana. Di sini kita mulai hari ini pembangunan hunian tetap, bukan hunian sementara, sebanyak 200 rumah. Jadi ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo, kita bekerja dengan cepat," kata Menteri Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pembangunan hunian tetap bagi rakyat terdampak bencana secara cepat. Menteri Ara menyampaikan bahwa pembangunan hunian tetap ini merupakan amanah langsung dari Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara bagi masyarakat terdampak bencana.

Berdoa usai peletakan baru pertama pembangunan huntap ( humas pkp)

Sementara itu di Kabupaten Tapanuli Selatan dipimpin oleh Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah menyampaikan bahwa pembangunan hunian tetap ini merupakan amanah langsung dari Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara bagi masyarakat terdampak bencana.“Ini adalah perintah langsung Bapak Presiden agar masyarakat yang terdampak bencana segera memiliki hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan. Peletakan batu pertama hari ini menandai dimulainya pembangunan hunian tetap di Tapanuli Selatan,” ujar Dirjen TKPR.

Sebelumnya Menteri PKP menyatakan, sebanyak 2.603 unit hunian tetap siap dibangun pada tahap awal dan mulai dilaksanakan bulan ini meski masih dalam fase tanggap darurat. Pembangunan tersebut seluruhnya menggunakan dana CSR tanpa APBN, terdiri dari 2.500 unit dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan 103 unit dari dana pribadi Menteri PKP, dengan tahap awal dimulai di Sumatera Utara dan target groundbreaking pada minggu ini.

Terkait relokasi, Menteri PKP menekankan tiga kriteria utama, yakni kepastian hukum, keamanan dari risiko bencana, serta keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Hunian tetap, menurutnya, bukan sekadar membangun rumah, tetapi memastikan ekosistem kehidupan warga tetap berjalan dengan baik.

Berita terkait

Persoalan Sengketa Tanah Menjadi Salah Satu Sorotan Lembaga Pendidikan Tinggi UMI Makassar

Persoalan Sengketa Tanah Menjadi Salah Satu Sorotan Lembaga Pendidikan Tinggi UMI Makassar

Makasar-Spektroom : Kasus sengketa tanah-lahan masih menjadi persoalan yang menjadi pokok perhatian bagi seluruh Aparat Penegak Hukum termasuk lembaga pendidikan tinggi. Bentuk perhatian tersebut dilakukan melalui penyuluhan sehingga diharapkan tidak terjadi benturan antar warga. Dihubungi via ponsel, Senin 21 September 2026, Kepala Desa Sanrobone Kabupaten Takalar Abd. Azis Mauluddin S.Sos

Yahya Patta, Julianto
Biro Adpim Setdaprov Lampung Agendakan 18 Kegiatan, Gubernur Mirza Buka Bimtek BUMDes & Wagub Jihan Hadiri Pengajian Akbar

Biro Adpim Setdaprov Lampung Agendakan 18 Kegiatan, Gubernur Mirza Buka Bimtek BUMDes & Wagub Jihan Hadiri Pengajian Akbar

Bandarlampung - Spektroom: Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung, Senin 21 September 2026 pukul 08.00 WIB diagendakan mengikuti rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026 yang dirangkai dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Rapat berlangsung secara Virtual Meeting, tersebut dipimpin Staf Ahli Gubernur

Anggoro AP
ссс