Komisi X DPR : Perundungan Hingga Tewas Siswa SD di Pemalang Harus Diungkap Transparan
Jakarta-Spektroom : Meninggalnya Muhammad Hasbi Al Aqib, siswa kelas II SDN 1 Kebondalem, Pemalang, Jawa Tengah, yang diduga menjadi korban perundungan dan kekerasan oleh kakak kelasnya mendapat perhatian Komisi X DPR RI. Aparat terkait dan penegak hukum diminta menyelesaikan kasus ini secara transparan.
“Yang pertama, tentu kita turut berduka mendalam atas meninggalnya adik yang menjadi korban bullying. Kita berharap semua pihak tidak boleh menutupi kasus ini. Harus dibuka secara transparan siapa yang terlibat," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta seperti yang dikutip dari Parlementaria, Selasa (6/10/2026).
Esti menilai kasus tersebut menjadi keprihatinan serius bagi dunia pendidikan, terlebih dugaan perundungan dan kekerasan melibatkan anak hingga berujung pada hilangnya nyawa. Karena itu, ia meminta seluruh pihak tidak menutupi fakta dan memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus secara menyeluruh.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta ini mengingatkan proses penanganan perkara yang melibatkan anak harus tetap berpedoman pada prinsip pelindungan anak. Pendampingan, menurutnya, tetap diperlukan bagi seluruh anak yang terlibat dalam kasus tersebut, termasuk anak yang diduga sebagai pelaku.
“Karena kasusnya adalah melibatkan anak, maka tentu saja dari Komisi Perlindungan Anak, walaupun anak itu juga adalah seorang pelaku, tetap harus ada pendampingan,” jelas Esti, pimpinan komisi yang diantaranya membidangi persoalan pendidikan, kebudayan dan olah raga.
Terkait anak yang berhadapan dengan hukum penanganannya tetap harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan anak. Namun, apabila terbukti terjadi tindakan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, ia meminta proses hukum tetap dilakukan secara serius dengan memperhatikan mekanisme khusus bagi anak.
“Walaupun dia anak, tapi dia sudah melakukan perbuatan yang sampai membuat nyawa seseorang hilang. Maka tetap saja harus diberikan efek jera dengan pemberlakuan secara hukum yang benar, termasuk pembinaan,” tekan politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Esti juga mendorong sekolah memperkuat pengawasan terhadap aktivitas peserta didik sebagai bagian dari upaya mencegah kekerasan dan perundungan. Menurutnya, langkah pencegahan harus dilakukan sejak muncul tanda-tanda konflik dan tidak menunggu sampai terjadi korban.
Pada bagian lain ia mengingatkan, pencegahan kekerasan terhadap anak tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada sekolah. Orang tua dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Karena itu, sikap membiarkan atau menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa harus dihentikan.
“Memberikan informasi, memberikan pemahaman di ruang-ruang kelas itu penting. Bahwa ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini akan melanggar hukum,” pungkas Esti. (my)
