Menlu Sugiono Bahas Iklim dan Teken Bebas Visa di Sidang PBB
New York-Spektroom : Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan pentingnya ketahanan nasional dalam menghadapi risiko perubahan iklim sekaligus memperkuat diplomasi bilateral melalui perjanjian bebas visa dengan tiga negara di sela High-Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Selasa (23/9/2026).
Dalam forum Climate Security Dialogue yang diselenggarakan Menlu Inggris bersama Menlu Kenya dan High Representative Uni Eropa, Sugiono menyatakan climate security bukan hanya soal lingkungan, tetapi kemampuan negara melindungi masyarakat, mata pencaharian, dan stabilitas.
"Penguatan ketahanan nasional merupakan kunci untuk menghadapi risiko perubahan iklim dan degradasi ekosistem," tegas Sugiono.
Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia menghadapi dampak langsung perubahan iklim. Karena itu adaptasi harus dilakukan lintas sektor.
"Penguatan adaptasi perlu dilakukan dengan membangun ketahanan lintas sektor, termasuk pangan, air, dan energi," jelas Menlu Sugiono.
Pendekatan ini tercermin dalam Second Nationally Determined Contribution Indonesia yang menempatkan ketahanan pangan, air, energi, dan transisi energi sebagai respons nasional.
Menlu juga menekankan aksi nasional membutuhkan dukungan kolektif global, terutama bagi negara berkembang.
"Upaya tersebut perlu didukung melalui akses terhadap pendanaan konsesional, teknologi, peningkatan kapasitas, dan investasi, sehingga negara berkembang dapat merespons risiko iklim secara lebih efektif," ujarnya.
Di sela sidang yang sama, Menlu Sugiono menandatangani Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas (PBVDD) dengan Libanon, Saint Vincent dan Grenadines, dan Republik Dominika sebagai langkah konkret memperkuat hubungan bilateral.
Dengan Libanon, PBVDD ditandatangani bersama Menlu Yousef Raggi. Keduanya membahas kerja sama ekonomi dan situasi Palestina. Libanon mengapresiasi kontribusi Indonesia di misi UNIFIL sejak 2006.
Dengan Saint Vincent dan Grenadines, perjanjian ditandatangani bersama Menlu Dwight Fitzgerald Bramble untuk mempererat komunikasi pemerintah, termasuk kerja sama diversifikasi mangga dan sukun.
Dengan Republik Dominika, PBVDD ditandatangani bersama Menlu Víctor Orlando Bisonó Haza guna memfasilitasi mobilitas dan mendorong perdagangan melalui INA-LAC Business Forum.
Penandatanganan tersebut mencerminkan komitmen Indonesia menerjemahkan hubungan bilateral menjadi kerja sama yang konkret dan saling menguntungkan.
