Menteri PKP Langkah Cepat Rehabilitasi- Rekonstruksi dan Relokasi Rumah Terdampak Bencana Sumatera

Menteri PKP Langkah Cepat Rehabilitasi- Rekonstruksi dan Relokasi Rumah Terdampak Bencana Sumatera
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama menteri pkp saat jumpa media ( birkom pkp)

Spektroom - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaksanakan pertemuan intensif dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (11/12/2025). Pertemuan ini digelar untuk membahas langkah cepat pemerintah dalam penanganan pascabencana, khususnya rehabilitasi, rekonstruksi, dan rencana relokasi rumah warga terdampak di Sumatera

Dalam laporannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa jumlah rumah terdampak saat ini mencapai 112.551 unit, dan data tersebut bersifat dinamis seiring proses verifikasi di lapangan. “Nanti jika datanya sudah lengkap dan diverifikasi akan masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Menteri Ara.

Ia menegaskan bahwa Kementerian PKP telah mengambil inisiatif bersama satgas daerah, BNPB, serta pemerintah daerah untuk mengidentifikasi potensi lahan relokasi yang aman dan layak bagi masyarakat. Di Aceh, telah dipetakan delapan lokasi relokasi di beberapa kabupaten yang paling terdampak, mulai dari Aceh Utara hingga Aceh Tamiang. Di Sumatera Utara, juga teridentifikasi delapan lokasi yang tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Deli Serdang, Sibolga, hingga Kota Padangsidimpuan.

Sementara di Sumatera Barat, terdapat lima lokasi yang sedang dikaji, tersebar di Kota Padang, Kota Solok, dan Kota Padang Panjang. “Kita berusaha bekerja sesuai arahan Bapak Presiden dan Pak Menko agar semuanya berjalan cepat,” tegas Menteri Ara.

Raker bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, di Jakarta ( birkom pkp)

Ia juga menekankan bahwa pertimbangan utama relokasi adalah keamanan geologis serta legalitas lahan, disertai kebutuhan dasar warga seperti akses sekolah, pasar, rumah sakit, hingga keberlanjutan ekosistem sosial-ekonomi. “Kami berusaha mencari tempat yang tidak terlalu jauh dari ekosistem yang dibutuhkan masyarakat. Itu hal ideal yang kami upayakan,” ujarnya.

Untuk mendukung percepatan rekonstruksi, Kementerian PKP telah menyiapkan stok panel RISHA yang diproduksi oleh UMKM, dengan ketersediaan awal 470 unit di Medan dan 140 unit di Bandung. “Jika hitungan kebutuhan sudah benar dan detail, kami akan memesan kekurangannya beserta cadangannya. Kita harus punya stok cadangan,” katanya.

Menteri Ara menjelaskan bahwa penanganan rumah terdampak akan dibagi ke dalam tiga kategori: rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, dengan pendekatan teknis dan pembiayaan berbeda. “Nanti kita identifikasi apakah yang rusak berat mesti dibangun baru atau masih bisa direnovasi. Data harus sama, karena menentukan RAB yang tepat itu tidak mudah,” ujarnya.

Berita terkait

Pusat Biodiversitas dan Maritim Unsoed Perkuat Jejaring Riset Kelautan Internasional

Pusat Biodiversitas dan Maritim Unsoed Perkuat Jejaring Riset Kelautan Internasional

Purwokerto-Spektroom : Penguatan kapasitas peneliti dan jejaring kerja sama internasional menjadi perhatian Pusat Biodiversitas dan Maritim, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto. Upaya tersebut dilakukan melalui keikut sertaan dua delegasi Unsoed dalam pelatihan riset kelautan internasional di Qingdao, China. Dua delegasi, Firda Haifa Fadhilah dan

Bian Pamungkas
Persoalan Sengketa Tanah Menjadi Salah Satu Sorotan Lembaga Pendidikan Tinggi UMI Makassar

Persoalan Sengketa Tanah Menjadi Salah Satu Sorotan Lembaga Pendidikan Tinggi UMI Makassar

Makasar-Spektroom : Kasus sengketa tanah-lahan masih menjadi persoalan yang menjadi pokok perhatian bagi seluruh Aparat Penegak Hukum termasuk lembaga pendidikan tinggi. Bentuk perhatian tersebut dilakukan melalui penyuluhan sehingga diharapkan tidak terjadi benturan antar warga. Dihubungi via ponsel, Senin 21 September 2026, Kepala Desa Sanrobone Kabupaten Takalar Abd. Azis Mauluddin S.Sos

Yahya Patta, Julianto
ссс