Penanganan Karhutla
Batam–Spektroom : Pemerintah Kota (Pemko) Batam meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kualitas udara dan munculnya kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan serta kenyamanan masyarakat. Dari pantauan Pemko Batam melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Selasa (15/9/2026), kondisi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kota Batam pukul 06.00 WIB,
Ternate-Spektroom : Memasuki hari ke tiga operasi SAR, Tim SAR Gabungan terus berupaya melakukan pencarian terhadap satu korban yang masig hilang akibat tenggelam perahu longboat di pantai Dufa-Dufa, Kota Ternate. Kepala Kantor SAR Ternate, Iwan Ramdani menjelaskan bahwa operasi SAR hari ke tiga tim mulai melakukan pencarian pada pukul
Sofifi-Spektroom : Masjid didorong tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang membangun kepedulian dan kerukunan masyarakat, pesan tersebut disampaikan pada kegiatan Subuh Keliling Kanwil Kemenag Maluku Utara bersama Polda Maluku Utara di Masjid At-Takwa, Desa Galala, Sofifi, Selasa (15/9/2026). Direktur Binmas Polda Maluku Utara Kombes Pol.
Bhayangkara
Ambon-Spektroom: Polri terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga kondisi sosial masyarakat pasca insiden di wilayah Patahuwe, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku. Salah satu langkah yang dilakukan Polres SBB yakni memberikan trauma healing kepada 120 anak-anak Desa Patahuwe, Senin (14/9/2026). Kegiatan yang dilaksanakan sekitar
Kebakaran Hutan dan Lahan
Lumajang-Spektroom : Kebakaran di wilayah kabupaten Lumajang silih berganti. Kali ini, melanda area penampungan limbah kayu di Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, Senin malam (14/9/2026). Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Lumajang langsung melakukan penanganan dengan memadamkan sekaligus melokalisir api agar tidak merembet ke lahan pertanian dan permukiman warga
Hukum
Makassar - Spektroom : Memidanakan koruptor tidak otomatis menyelesaikan persoalan korupsi. Ketika pelaku telah dijebloskan ke penjara, negara masih menghadapi pekerjaan penting: memastikan uang dan aset yang dikorupsi kembali ke kas negara. Pandangan itu disampaikan Sri Lestari Poernomo, SH., MH., Dosen Hukum Perdata Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Menurutnya, pemberantasan
Pertanahan
Repost biroadpim.lampungprov.go.id
Pemerintahan
Padang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat upaya perlindungan anak melalui pengembangan mekanisme rujukan terpadu bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), termasuk anak yang terdampak atau terpapar jaringan kekerasan ekstremisme. Penguatan tersebut dibahas Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Deputi Deradikalisasi BNPT sekaligus Direktur Idensos Densus 88 AT,
Pemerintahan
Tanah Datar-Spektroom : Di tengah agenda pengendalian inflasi dan verifikasi Koperasi Desa Merah Putih, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, S.Psi, melempar kritik yang menohok ke dalam. Ia menyebut, persoalan Luhak Nan Tuo tidak melulu soal lapangan kerja dan harga bahan pokok. Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri penandatanganan
Komdigi
Jakarta-Spektroom : Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah merumuskan sanksi denda bagi platform digital yang melanggar ketentuan pelindungan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Untuk platform digital berskala besar atau global, besaran denda yang dirumuskan mencapai 6
Pemerintahan
Kepri-Spektroom : Posisi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengalami pergantian dari Nurus Sholichin kepada Budi Hartanto. Pejabat lama mendapat tugas baru sebagai Kakanwil BPN Provinsi Riau. Sedangkan pejabat baru Budi Hartanto sebelumnya bertugas sebagai Kapala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara. Pejabat Lama Nurus Sholichin
Parlemen
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara - BAKN DPR RI menerima masukan tiga pakar dari perguruan tinggi terkait Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Masukan ini penting untuk mengurai benang kusut 10 pengelompokan masyarakat (desil 1-10) yang akan memperoleh berbagai program perlindungan sosial atau bantuan dari pemerintah. "Masukan dari para