Pejabat Sawahlunto Jadi Donatur Iuran BPJS untuk Pekerja Rentan
Sawahlunto-Spektroom : Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok Arief Sabara memimpin rapat koordinasi implementasi program partisipasi ASN, Jumat, 6 November 2026.
Program partisipasi ASN ini mendorong pejabat eselon dan pejabat struktural di lingkungan Pemko Sawahlunto untuk berpartisipasi sebagai donatur atau pembayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi warga yang tergolong pekerja rentan atau bekerja pada sektor informal.
Artinya, iuran kepesertaan pekerja rentan tidak lagi dibebankan kepada warga yang penghasilannya tidak menentu, melainkan ditanggung melalui kepedulian para ASN, khususnya para pejabat.
Rapat membahas rincian teknis penerapan program agar berjalan lancar, mulai dari pendataan penerima manfaat, mekanisme pembayaran iuran, hingga verifikasi dan monitoring. Setiap perangkat daerah dan pejabat diminta memahami prosedur yang harus dilakukan.
Wali Kota Riyanda menegaskan, program ini merupakan bentuk komitmen dan keberpihakan Pemko Sawahlunto kepada pekerja informal yang memiliki risiko kerja tinggi. Melalui kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pekerja rentan memperoleh perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan manfaat jaminan sosial sesuai ketentuan.
Menurutnya, pekerja informal adalah tulang punggung ekonomi kota, namun paling rentan ketika musibah datang. Ketika mereka sakit karena kecelakaan kerja atau meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan sering kali langsung jatuh ke dalam kesulitan ekonomi.
“Melalui program ini, Pemko Sawahlunto ingin hadir. Negara tidak boleh absen bagi pekerja informal. Pejabat harus menjadi yang pertama peduli,” ujar Riyanda Putra dalam rapat tersebut
Sementara itu, Arief Sabara menyampaikan cakupan perlindungan tenaga kerja di Sawahlunto per 1 Oktober 2026 telah mencapai 72 persen. Program partisipasi ASN dinilai menjadi upaya strategis untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian tersebut.
Dengan gotong royong ASN, Pemko Sawahlunto berharap tidak ada lagi pekerja rentan yang bekerja tanpa perlindungan. (Ris1)
