Pengurangan TKD Jadi Tantangan Bank Kalsel, Diversifikasi Dana Dinilai Mendesak
Banjarmasin – Spektroom : Pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 menjadi tantangan bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Kalsel. Kondisi ini mendorong bank milik masyarakat Banua tersebut untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana pemerintah daerah dan memperkuat penghimpunan dana masyarakat.
Dalam APBN 2026, alokasi TKD turun dari Rp919,9 triliun menjadi sekitar Rp693 triliun. Pengurangan sebesar Rp226,9 triliun atau 24,7 persen itu berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah sekaligus memengaruhi aliran dana yang selama ini ditempatkan di perbankan daerah.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (FEB ULM), Dr. H. Ahmad Yunani, S.E., M.Si., menilai pengurangan TKD tidak hanya berdampak pada kemampuan keuangan daerah, tetapi juga berpotensi memengaruhi kinerja perbankan melalui perubahan arus kas pemerintah.
Menurutnya, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota selama ini menjadi salah satu sumber dana penting bagi BPD melalui penempatan giro dan deposito.
“Pengurangan TKD bukan berarti secara otomatis menurunkan aset BPD. Namun, kondisi ini dapat mempersempit ruang pertumbuhan apabila tidak diimbangi diversifikasi sumber pendanaan,” jelas Ahmad Yunani dalam kajiannya.
Ia menjelaskan, tekanan terhadap Bank Kalsel dapat muncul melalui perlambatan pertumbuhan dana giro pemerintah, meningkatnya kebutuhan likuiditas daerah untuk membiayai belanja publik, serta melambatnya aktivitas ekonomi akibat penyesuaian belanja pemerintah.
Dampaknya juga berpotensi merembet pada permintaan kredit, kemampuan pembayaran debitur, hingga kualitas kredit perbankan.
Karena itu, Ahmad Yunani mendorong Bank Kalsel mempercepat transformasi bisnis melalui lima strategi. Pertama, memperluas penghimpunan dana masyarakat, UMKM, perusahaan swasta, lembaga pendidikan, dan sektor kesehatan.
Kedua, memperkuat layanan digital seperti mobile banking dan QRIS untuk meningkatkan jumlah nasabah serta dana murah atau Current Account Saving Account (CASA).
Ketiga, memperbesar pembiayaan sektor produktif, terutama UMKM, pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Keempat, memperkuat manajemen likuiditas dan risiko kredit. Kelima, meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dalam digitalisasi pembayaran dan pembiayaan ekonomi masyarakat.
Ahmad Yunani menegaskan, keberhasilan Bank Kalsel ke depan tidak cukup diukur dari besarnya dana pemerintah yang dikelola. Kemampuan menghimpun dana masyarakat, menyalurkan kredit produktif, menjaga kualitas aset, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah juga menjadi ukuran penting.
Dengan demikian, pengurangan TKD perlu dijadikan momentum bagi Bank Kalsel untuk membangun struktur pendanaan yang lebih beragam, sehat, dan berkelanjutan.
