Program Tabung Harmoni Hijau, Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat Dalam Upaya Penguatan Ketahanan Pangan Nasional

Program Tabung Harmoni Hijau, Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat Dalam Upaya Penguatan Ketahanan Pangan Nasional
Kapolda Riau Inspektur Jendral Pol (Irjen) Herry Heryawan saat memberikan keterangan ke awak media, didampingi Walikota Pekanbaru Agung Nugroho. (Foto: Diskominfotik Pekanbaru)

Spektroom - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau Inspektur Jenderal (Irjen) Herry Heryawan meresmikan program Tabung Harmoni Hijau Polda Riau di Jalan Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur Pekanbaru, Rabu (7/1/2026).

Program ini merupakan inovasi strategis Polda Riau dalam membekali personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta masyarakat dengan keterampilan pertanian modern dan kewirausahaan.

"Program Tabung Harmoni Hijau dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mendukung upaya penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui pemanfaatan lahan secara produktif, program ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pertanian yang edukatif, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi," kata Irjen Herry.

Kegiatan ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Irjen Herry sebagai simbol dimulainya pelaksanaan program Tabung Harmoni Hijau. Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Riau juga menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan bersama Pemko Pekanbaru. Kerja sama ini menjadi landasan pengembangan kawasan pertanian terpadu yang akan dikelola oleh Polda Riau.

Kesempatan yang sama, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho secara resmi memberikan pinjam pakai lahan milik pemko kepada Polda Riau sebagai lokasi pengembangan program tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif Polda Riau yang dinilai mampu mengoptimalkan aset daerah menjadi kawasan yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Kolaborasi lintas sektor ini mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan kepolisian dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya di bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," katanya. (SN /RD5)

Berita terkait

Menteri ATR/BPN Pastikan Pelayanan Pertanahan Tetap Berjalan di Tengah Proses Hukum KPK

Menteri ATR/BPN Pastikan Pelayanan Pertanahan Tetap Berjalan di Tengah Proses Hukum KPK

Jakarta-Spektroom : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat tetap berjalan meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan proses hukum di lingkungan kementeriannya. Nusron menegaskan, Kementerian ATR/BPN menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK dan siap memberikan dukungan sesuai

Fatmawaty, Bian Pamungkas
Pemprov Jateng Bebaskan PKB Dari Sanksi Administrasi dan Pajak Progresif

Pemprov Jateng Bebaskan PKB Dari Sanksi Administrasi dan Pajak Progresif

Semarang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), melalui pembebasan sanksi administrasi atau denda serta pembebasan pajak progresif. Kebijakan tersebut mulai berlaku 21 September hingga 28 Desember 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Muhamad Masrofi mengatakan, kebijakan tersebut diberikan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan

Sigit Budi Riyanto, Julianto
ссс