Skrining Kanker Payudara Gratis di Ambon Dipadati Masyarakat

SPEKTROOM.Id : Rumah Sakit Siloam bekerjasama dengan Pemerintah Kota Ambon untuk melakukan skrining kanker payudara kepada 1000 masyarakat di Kota Ambon.

Direktur Siloam Hospitals Ambon, dr. Paulus Triaji Hadiwijaya, Senin (26/5/2025) mengatakan skrining kanker payudara ini terbuka untuk umum, secara khusus menyasar masyarakat pra sejahtera.

Skrining akan dilakukan selama tiga hari.

“Per kemarin yang daftar sudah mencapai 850 orang,” ujarnya.

Diharapkan, dengan kegiatan ini dapat mendeteksi dini sekaligus mengurangi risiko kematian akibat kanker payudara.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Kota Ambon dr. Wendy Pelupessy mengapresiasi program yang dilakukan Rumah Sakit Siloam Ambon.

Ia menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan pemeriksaan gratis ini guna mengecek kesehatan payudara.

“Biasanya untuk satu kali pemeriksaan berbayar hampir Rp1 juta. Olehnya itu kalau ada pemeriksaan gratis kenapa tidak, mari kita manfaatkan,” imbaunya.

Berita terkait

Menteri ATR/BPN Pastikan Pelayanan Pertanahan Tetap Berjalan di Tengah Proses Hukum KPK

Menteri ATR/BPN Pastikan Pelayanan Pertanahan Tetap Berjalan di Tengah Proses Hukum KPK

Jakarta-Spektroom : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat tetap berjalan meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan proses hukum di lingkungan kementeriannya. Nusron menegaskan, Kementerian ATR/BPN menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK dan siap memberikan dukungan sesuai

Fatmawaty, Bian Pamungkas
Pemprov Jateng Bebaskan PKB Dari Sanksi Administrasi dan Pajak Progresif

Pemprov Jateng Bebaskan PKB Dari Sanksi Administrasi dan Pajak Progresif

Semarang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), melalui pembebasan sanksi administrasi atau denda serta pembebasan pajak progresif. Kebijakan tersebut mulai berlaku 21 September hingga 28 Desember 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Muhamad Masrofi mengatakan, kebijakan tersebut diberikan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan

Sigit Budi Riyanto, Julianto
ссс