KRS

Terima LHP BPK, Gubernur Lampung Akan Perbaiki Tata Kelola Keuangan Daerah

Anggoro AP

11 Feb 2026

Flyer Spektroom

Spektroom - Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tindak lanjut serius atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung Semester II Tahun 2025 (@Ng).

0:00

/5:41

Video Source: Spektroom

Berita terkait

Bandarlampung Dikepung Banjir

Bandarlampung - Spektroom: Hujan deras yang mengguyur Kota Bandar Lampung sejak pukul 15.30 WIB hingga Selasa malam (14/4/2026), menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir. Akses jalan di depan RSUD Abdul Moeloek juga dilaporkan terputus akibat genangan air yang cukup tinggi, sehingga menghambat aktivitas warga dan kendaraan yang melintas.

Perumdam Tirta Yapono Sabet Top BUMD Bintang 4, Wali Kota Ambon Apresiasi Transformasi Layanan Air Bersih

Ambon-Spektroom: Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Yapono Kota Ambon atas capaian membanggakan sebagai Top BUMD Bintang 4 serta berhasil masuk dalam jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terbaik tingkat nasional. Dalam keterangannya di Ambon, Selasa (14/

Preman dan Rentenir Kuasai Pasar, Wali Kota Ambon Minta Penertiban Menyeluruh

Ambon- Spektroom : Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, menyoroti kondisi pasar di Kota Ambon yang dinilai belum sehat akibat maraknya praktik rentenir serta dugaan dominasi kelompok preman dalam distribusi barang dan penentuan harga. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kota Ambon yang digelar di Kantor

KPK Endus Bau Korupsi di Perguruan Tinggi, Pendidikan Antikorupsi Diperkuat

Jakarta - Spektroom : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi risiko terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan perguruan tinggi cukup beragam terutama pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Sejumlah celah yang dinilai rawan korupsi antara lain mencakup proses pemilihan pimpinan dan pejabat kampus, penerimaan mahasiswa baru, pelaksanaan pembelajaran, pengelolaan sumber daya manusia dan