Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias Sambut Dubes RI Untuk Jepang

Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias Sambut Dubes RI Untuk Jepang
Duta besar Indonesia untuk Jepang dan Wali Kota Bukittinggi. (Foto: Diskominfo Bkt)

Bukittinggi-Spektroom : Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang Nurmala Kartini Sjahrir, berkunjung ke Kota Bukittinggi. Selasa (2/6/2026).

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan apresiasi atas kedatangan Dubes RI untuk Jepang ke Kota Bukittinggi. Wako menjelaskan, kondisi dan sejarah Bukittinggi yang pernah menjadi pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tahun 1948 lalu. Sehingga sudah sepatutnya, Bukittinggi diperjuangkan sebagai salah satu Daerah Khusus di Indonesia.

“Bukittinggi ini merupakan tanah kelahiran sang proklamator Bung Hatta dan banyak pahlawan serta tokoh nasional lain. Bukittinggi pernah jadi ibukota negara saat PDRI 1948. Bukittinggi pernah jadi ibukota Sumatra, ibukota Sumatra Tengah dan pernah jadi ibukota Sumatra Barat. Banyak hal yang bisa diambil secara sejarah dan budaya di Bukittinggi. Bahasa Indonesia juga lahir di Bukittinggi, melalui penyusunan Ejaan Vam Ophuisen,” ungkap Wako.

Lebih lanjut, Wako menyampaikan, Sumatra Barat memiliki potensi besar bidang pariwisata. Bukittinggi jadi salah satu daerah yang menjadi magnet pengunjung ke Sumbar, karena memiliki daya tarik wisata yang mencakup wisata alam, budaya dan sejarah

“Kami tentu berharap, pemerintah pusat juga banyak melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di Sumatra Barat, khususnya di Bukittinggi. Sehingga pariwisata kita makin dikenal dan dapat dinikmati wisatawan mancanegara,” jelasnya.

Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang, Nurmala Kartini Sjahrir, menyampaikan, kedatangannya ke Kota Bukittinggi, dalam rangka memberi masukan dan dorongan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi, untuk meningkatkan informasi pariwisata. Sehingga dengan hal itu, pemerintah dapat memperkuat kerjasama dengan negara Jepang, khususnya bidang pariwisata. (Rt)

Berita terkait

Menteri ATR/BPN Pastikan Pelayanan Pertanahan Tetap Berjalan di Tengah Proses Hukum KPK

Menteri ATR/BPN Pastikan Pelayanan Pertanahan Tetap Berjalan di Tengah Proses Hukum KPK

Jakarta-Spektroom : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat tetap berjalan meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan proses hukum di lingkungan kementeriannya. Nusron menegaskan, Kementerian ATR/BPN menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK dan siap memberikan dukungan sesuai

Fatmawaty, Bian Pamungkas
Pemprov Jateng Bebaskan PKB Dari Sanksi Administrasi dan Pajak Progresif

Pemprov Jateng Bebaskan PKB Dari Sanksi Administrasi dan Pajak Progresif

Semarang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), melalui pembebasan sanksi administrasi atau denda serta pembebasan pajak progresif. Kebijakan tersebut mulai berlaku 21 September hingga 28 Desember 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Muhamad Masrofi mengatakan, kebijakan tersebut diberikan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan

Sigit Budi Riyanto, Julianto
ссс