Trending

41 Orang Kepala Desa di Kabupaten Ketapang Dilantik

Kepala Desa

41 Orang Kepala Desa di Kabupaten Ketapang Dilantik
41 Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang digelar pada 26 Juni 2025 dilantik (Foto : Suara Ketapang).

Spektroom – 41 Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang digelar 26 Juni 2025, dilantik oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si, di Pendopo, Jum’at, (08/08/2025).

Kepala desa berkomitmen menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Aleksander Wilyo menyampaikan beberapa pesan penting kepada para kepala desa diantaranya segera bekerja dan menjalin kerja sama dengan perangkat desa, menyelenggarakan pemerintahan desa secara transparan, akuntabel, dan sinergis dengan BPD serta lembaga masyarakat.

Kepala desa akan mengikuti pembekalan yang diberikan Kejaksaan Negeri dan Polres Ketapang, menyusun RPJM Desa serta RKP Desa 2026, dan menetapkan APBDes paling lambat 31 Desember 2025.

Pemimpin desa ini juga diharapkan mendukung program nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis. (AA)

Berita terkait

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa Perjuangkan Pengusaha Lokal dalam Tata Kelola Tambang Gunung Botak

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa Perjuangkan Pengusaha Lokal dalam Tata Kelola Tambang Gunung Botak

Jakarta–Spektroom : Pemerintah Provinsi Maluku terus memperjuangkan keterlibatan masyarakat dan pengusaha lokal dalam pengelolaan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam Rapat Koordinasi Lintas Lembaga terkait tindak lanjut penataan dan pengelolaan tambang Gunung Botak di Ruang Palapa, Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis

Eva Moenandar, Rafles
Pemerintah Ubah Cara Awasi Digital: Tak Semua Teknologi Diperlakukan Sama

Pemerintah Ubah Cara Awasi Digital: Tak Semua Teknologi Diperlakukan Sama

Jakarta-Spektroom : Perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks mengarahkan pemerintah mengubah cara mengawasi pemanfaatan teknologi. Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong pendekatan pengawasan berbasis risiko agar standar perlindungan disesuaikan dengan dampak teknologi terhadap keselamatan dan hak masyarakat, terutama di sektor strategis seperti keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital

Rafles