Ahmad Luthfi Minta Pengendalian Inflasi Jateng Berdampak Langsung ke Masyarakat
Magelang-Spektroom : Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota memperkuat langkah konkret pengendalian inflasi menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Upaya stabilisasi harga pangan diminta tidak berhenti pada kegiatan seremonial maupun laporan administrasi, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan (SIGAP) 2026 di Magelang, Kamis (5/11/2026).
Menurut Ahmad Luthfi, pengendalian inflasi membutuhkan konsistensi seluruh kepala daerah, terutama dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok. Ia meminta Satgas Pengendalian Harga dioptimalkan dengan melibatkan kepolisian, dinas terkait, dan BUMD untuk mengawasi rantai pasok mulai produsen hingga pedagang.
“Orientasi kita bukan berapa kali melakukan kegiatan, tetapi harus punya dampak langsung kepada masyarakat. Kalau kegiatan sudah dilakukan ribuan kali, tetapi inflasi tetap tinggi, berarti ada yang harus dievaluasi,” tegasnya.
Ia juga mendorong kerja sama antar daerah untuk mempertemukan wilayah surplus pangan dengan daerah yang mengalami kekurangan pasokan. Pengaturan pola tanam, khususnya komoditas cabai di Temanggung dan Magelang, perlu dilakukan agar ketersediaan tetap terjaga saat memasuki masa paceklik.
Ahmad Luthfi mengingatkan agar pemerintah daerah mengantisipasi kenaikan permintaan pada Desember hingga Februari. Jawa Tengah memiliki modal produksi pangan yang kuat, dengan produksi padi Januari-September 2026 mencapai sekitar 8,5 juta ton.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Muhammad Noor Nugroho menyampaikan, inflasi tahunan Jawa Tengah pada Oktober 2026 mencapai 2,99 persen, turun dibandingkan September sebesar 3,18 persen. Meski masih dalam sasaran inflasi, sejumlah komoditas seperti beras, cabai, bawang merah, dan minyak goreng tetap perlu diwaspadai.
Ia juga menyoroti disparitas harga cabai rawit antardaerah yang mencapai 66,2 persen dan cabai merah 32,3 persen. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memperbaiki distribusi serta memperkuat koordinasi pasokan antardaerah.
Dari pemerintah pusat, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengingatkan bahwa pelaksanaan enam langkah konkret pengendalian inflasi di Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan. Kerja sama antardaerah baru dilakukan 13 daerah, gerakan menanam 15 daerah, sedangkan bantuan transportasi dari APBD baru dilaksanakan delapan daerah.
Pemerintah daerah juga diminta memperkuat perlindungan lahan pertanian produktif, infrastruktur irigasi, serta kelembagaan petani.
Melalui SIGAP 2026 yang berlangsung 5-7 November, pemerintah pusat, daerah, Bank Indonesia, petani, dan pelaku usaha diharapkan memperkuat sinergi dari produksi hingga distribusi. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.
