Dua Daerah di Sumbar Disarankan Tetapkan Darurat Karhutla

Dua Daerah di Sumbar Disarankan Tetapkan Darurat Karhutla
Kebakaran hutan dan lahan di Paninggahan Kabupaten Solok (Foto: BPBD Solok)

Spektroom - Dinas Kehutanan Sumatera Barat (Sumbar) menyarankan pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Solok untuk menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi kering. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi peningkatan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selama musim kemarau panjang tahun ini.

Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi SDA dan Ekosistem, Dinas Kehutanan Sumbar, Kusworo, Sabtu (19/7/2025) menyebutkan hingga Juni 2025, Karhutla di Sumbar telah menghanguskan sekitar 511,82 hektare hutan dan lahan. Sementara itu, berdasarkan data dari sistem informasi Sipongi milik Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan, saat ini terdapat 23 titik panas tersebar di sejumlah kabupaten.

“Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, kejadian Karhutla meningkat hampir dua kali lipat. Dan di bulan Juli ini pun, angkanya sudah melewati catatan tahun sebelumnya. Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penetapan status darurat Karhutla,” kata Kusworo.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Limapuluh Kota, Rahmadinol, membenarkan bahwa peningkatan Karhutla dalam dua bulan terakhir menjadi perhatian serius. Ia menyebutkan, penetapan status tanggap darurat sangat penting agar upaya pemadaman, mitigasi, dan pengerahan personel bersama TNI-Polri bisa segera dilakukan.

Sebagai catatan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan sekitar 39 persen wilayah Zona Musim di Indonesia, termasuk Sumatera Barat, telah memasuki musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2025. Curah hujan di Sumbar pun diprediksi berada pada kategori menengah, yakni 100 hingga 300 milimeter per bulan.

Berita terkait

Gandeng BKN, Menteri Dody Komitmen Wujudkan Good Governance di Kementerian PU

Gandeng BKN, Menteri Dody Komitmen Wujudkan Good Governance di Kementerian PU

Jakarta – Spektroom : Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance di lingkungan Kementerian PU. Langkah ini diperkuat melalui kolaborasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna meningkatkan kualitas dan integritas aparatur sipil negara (ASN). Menteri Dody mengatakan kehadiran BKN sangat penting

Nurana Diah Dhayanti
Bak Tersambar Petir, PWI Kalteng Tempuh Jalur Hukum Usai Pernyataan Hotman Paris Dinilai Hina Profesi Wartawan

Bak Tersambar Petir, PWI Kalteng Tempuh Jalur Hukum Usai Pernyataan Hotman Paris Dinilai Hina Profesi Wartawan

Ketua PWI Kalteng, M Zaenal: "setiap pihak tetap menghormati profesi pers sebagai salah satu pilar demokrasi," Palangkaraya-Spektroom : Dunia jurnalistik terasa tersentak. Bagi banyak insan pers, pernyataan yang dilontarkan advokat nasional Hotman Paris Hutapea dinilai bukan sekadar kritik, tetapi telah menyentuh kehormatan profesi wartawan yang selama ini menjadi salah

Polin
APBD  Menjadi Instrumen Pembangunan yang Berdampak Nyata bagi Masyarakat NTB

APBD Menjadi Instrumen Pembangunan yang Berdampak Nyata bagi Masyarakat NTB

Mataram-Spektroom : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen utama untuk menghadirkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Gubernur NTB M.Iqbal mengungkapkan, pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak hanya merupakan amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi

Marsam Putrangga, Rafles
ссс