E- Monev KIP, Jadikan momentum Strategis Untuk Tingkatkan kepatuhan Badan Publik
Spektroom - Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan momentum transformasi layanan informasi publik.
Monev keterbukaan informasi sendiri dimaksudkan untuk menilai sejauhmana Badan Publik dalam menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi publik kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Informasi Lampung Erizal, pada Virtual Sosialisasi E- Monev KIP, dari Ruang Coment Center Diskominfotik Lampung, Rabu (10/9/2025).
E Monev ini antara lain bertujuan untuk mengukur kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Bukan mengukur kepatuhan kepada Komisi Informasi.
"Pengukuran kepatuhan Badan Publik berdasarkan Hak-hak Badan Publik menolak memberikan informasi yang dikecualikan dan atau tidak sesuai ketentuan perundang-undangan." ujar Efrizal.
Kewajiban kewajiban Badan Publik itu sendiri, lanjutannya yaitu menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi publik, menyediakan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan.
Video Spektroom
Kemudian pertimbangan secara tertulis, pengembangan system layanan Informasi dan termasuk pengujian tentang konsekuensi Informasi dikecualikan
"E Monev ini juga bertujuan mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik serta menetapkan kategori kepetuhen Badan Publik." terang dia lagi.
Sementara sebelumnya ditempat yang sama Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Lampung Ganjar Djationo mengajak, menjadikan peluncuran E- Monev KIP sebagai momentum strategis untuk meningkatkan kepatuhan badan publik, terhadap pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik.
Ganjar juga mengatakan hal ini untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta memberikan dorongan dalam kita membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik transparan akuntabel dan partisipatif.
" Gubernur Lampung meyakini jika keterbukaan informasi dapat diterapkan dengan baik secara konsisten dan kontinyu, maka akan terbentuk ruang dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat atau pengguna informasi." ujar Ganjar Djationo membacakan sambutan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djauzal.
Ganjar menambahkan ruang dialog tersebut akan memperkuat sendi-sendi demokrasi lokal dan menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, serta menjadikan provinsi Lampung dapat menjadi contoh dalam tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif di era digital saat ini.
Virtual Sosialisasi E- Monev Komisi Informasi (KI) Lampung tersebut diikuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota, BUMN, Perguruan Tinggi, KPU & Bawaslu dan Instansi Vertikal di Bandarlampung.(@Ng).
