Gubernur Maluku Sorot Konflik Batas Wilayah Antar Negeri Pada Mubes Latupatti Maluku
Ambon-Spektroom : Persoalan batas wilayah dan petuanan yang belum tuntas di sejumlah negeri di Maluku mendapat perhatian Gubernur Hendrik Lewerissa. Ia meminta Majelis Latupati Maluku mengambil peran lebih aktif sebagai penengah agar sengketa tidak berkembang menjadi perpecahan di tengah masyarakat adat. Pesan tersebut disampaikan Lewerissa saat membuka Musyawarah Besar (Mubes) IV Majelis Latupati Maluku di Gedung Baileo Maluku, Jumat (16/10/2026).
Menurut Lewerissa, persoalan batas negeri tidak bisa diselesaikan dengan mengedepankan kepentingan sepihak. Dibutuhkan kebijaksanaan, keterbukaan, serta komitmen semua pihak untuk mencari jalan keluar secara damai.
Ia mendorong Latupati mempertemukan negeri-negeri yang berselisih melalui dialog konstruktif. Penyelesaian harus didasarkan pada sejarah, bukti yang dapat dipertanggung jawabkan, hukum adat yang relevan, dan ketentuan perundang-undangan. Jika diperlukan, koordinasi dengan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi juga harus dilakukan agar keputusan yang diambil adil, terukur, serta tidak memunculkan persoalan baru.
Lewerissa menegaskan, pemimpin adat memiliki tanggung jawab menjaga hubungan antar negeri sekaligus memastikan masyarakat tetap hidup dalam suasana aman dan harmonis.
"Para raja dan pemimpin adat agar tidak hanya menjalankan fungsi simbolis. Mereka harus dekat dengan masyarakat, mendengar keluhan warga, dan menjadi tempat mencari nasihat ketika persoalan muncul," katanya.
Pesan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Mubes IV Majelis Latupati Maluku, yang tidak hanya membahas pergantian kepengurusan, tetapi juga tanggung jawab organisasi terhadap negeri-negeri adat. Lewerissa mengingatkan bahwa perbedaan pilihan dalam musyawarah merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan itu tidak boleh meninggalkan perpecahan.
Selain konflik batas wilayah, Gubernur menyoroti ancaman bencana di wilayah kepulauan Maluku. Ia meminta Latupati mendorong masyarakat menjaga hutan, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Ia turut menyinggung agenda strategis daerah, termasuk perjuangan RUU Daerah Kepulauan, pengembangan Blok Masela, Maluku Integrated Port, dan pemanfaatan Bendungan Way Apu.
Lewerissa berharap Majelis Latupati ikut menjaga stabilitas sosial serta memastikan pembangunan menghormati hak masyarakat adat. Mubes IV Majelis Latupati Maluku pun diharapkan melahirkan kepemimpinan yang mampu merawat persaudaraan, menjembatani perbedaan, dan memperkuat kedudukan masyarakat adat dalam pembangunan daerah.(EM)
