Gubernur Mirza Ikuti Raker APPSI, Pentingnya Pemimpin Berintegritas

Lombok Barat - Spektroom: Gubernur Lampung  Rahmat Mirzani Djauzal menghadiri Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 yang  dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto di Aruna Senggigi Resort & Convention, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7/2026).

Raker yang mengusung tema “Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” ini diikuti 28 gubernur dan wakil gubernur dari seluruh Indonesia.

Gubernur Lampung tidak sendirian, beberapa pejabat tinggi pratama di sekretariat provinsi lampung seperti Asisten Pemerintahan & Kesra, Kepala Bapenda serta kepala biro (Karo) Pemerintahan & OtDa ikut serta dalam rakor tersebut.

Kegiatan diawali dengan sambutan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal selaku tuan rumah dan Ketua APPSI Rudi Mas’ud yang juga Gubernur Kalimantan Timur. 

Dalam arahannya, Wamendagri, Bima Arya menyampaikan bahwa kepala daerah saat ini menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik, penyesuaian kebijakan nasional, pelaksanaan visi dan misi kepala daerah, perkembangan media digital, hingga persoalan hukum.

“Suasana kebatinan seorang kepala daerah memang tidak mudah. Tekanan datang dari berbagai arah, sehingga dibutuhkan ruang untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat kebersamaan,” kata Bima Arya.

Bima Arya juga mengharapkan bagaimana caranya para Kepala Daerah bisa memahami strategi pertumbuhan ekonomi.

Kuncinya adalah Ekosistem dan Gubernur  NTB Lalu Muhamad Iqbal telah melaksanakan, namun banyak Kepala Daerah  itu yang cenderung parsial, membangun destinasi, tanpa membangun infrastruktur, tanpa regulasi, manpower serta  alokasi anggaran.

Untuk itulah, Bima Arya mendorong agar APPSI tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran melalui pertukaran pengalaman antar kepala daerah.

Bima Arya juga menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian agar seluruh kepala daerah terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengelolaan anggaran yang efektif, penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Balai Layanan Umum Daerah (BLUD), optimalisasi aset daerah, pengembangan kemitraan, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.

Selain itu, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah diminta terus memperkuat koordinasi dengan bupati, wali kota, dan seluruh perangkat daerah guna menjaga keselarasan pelaksanaan program pembangunan.

Terkait maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah, Bima Arya mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang berintegritas. Ia juga menekankan agar hubungan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus dibangun secara konstruktif dan sesuai ketentuan hukum.

Bima Arya meminta seluruh gubernur dan wakil gubernur memberikan perhatian terhadap penyelesaian batas wilayah antardaerah. Kementerian Dalam Negeri, lanjutnya, siap memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut melalui koordinasi yang intensif.

Rangkaian Raker APPSI Tahun 2026 berlangsung pada 15–17 Juli 2026 di Senggigi, Lombok, NTB. Sehari sebelumnya, seluruh peserta mengikuti malam ramah tamah yang diselenggarakan Pemprov NTB.(@Ng