Menteri PPPA Soroti Kesenjangan Perempuan dalam Dunia Kerja dan Kepemimpinan
Malang - Spektroom : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, menyoroti kesenjangan partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan keterwakilan di posisi strategis kepemimpinan. Meski akses perempuan ke sektor ekonomi terus berkembang, kesempatan menduduki jabatan pengambil keputusan dinilai masih belum setara.
Persoalan tersebut disampaikan Arifatul dalam Women’s Conference & Fatima al-Fihriya Awards di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Sabtu (7/11/2026).
Ia mengungkapkan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada 2024 baru mencapai 56,42 persen. Angka tersebut terpaut 28,24 poin persentase dibandingkan laki-laki yang mencapai 84,66 persen. Kesenjangan juga terlihat pada jabatan pimpinan tinggi pemerintahan. Dari 674 jabatan pimpinan tinggi (JPT) Madya pada 2024, perempuan hanya menduduki 114 posisi atau sekitar 16,9 persen.
Sementara itu, keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024–2029 mencapai 21,9 persen atau 127 dari 580 anggota. Meski menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah, angka tersebut masih di bawah target afirmasi 30 persen. “Dalam situasi ini, perempuan tidak boleh hanya menjadi pihak yang terdampak perubahan, tetapi harus menjadi penggerak dan pemimpin transformasi,” tegas Arifatul. Menurutnya, ketimpangan tersebut dipengaruhi berbagai hambatan struktural, mulai dari beban pengasuhan dan pekerjaan domestik yang belum terbagi seimbang, keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak, kesenjangan upah, hingga stereotip dan diskriminasi gender di lingkungan kerja.
Karena itu, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus menjadi bagian integral pembangunan nasional. Perempuan perlu mendapatkan kesempatan setara dalam pendidikan, ekonomi, kepemimpinan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam konferensi bertema “Women’s Faith, Knowledge, Leadership, and Global Transformation” tersebut, Arifatul menawarkan lima agenda strategis, yakni penguatan pendidikan dan literasi perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, perluasan kepemimpinan perempuan, penguatan kemandirian ekonomi, serta solidaritas dan kolaborasi global.
Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan perempuan dan anak di ruang digital. Menurutnya, kemajuan teknologi harus menjadi sarana memperluas akses pendidikan, informasi, dan peluang ekonomi, bukan justru membuka ruang baru bagi perundungan siber, eksploitasi seksual, penipuan, maupun kekerasan berbasis gender. “Pemberdayaan tidak akan optimal tanpa rasa aman,” ujarnya. Arifatul menegaskan, penyelesaian persoalan pemberdayaan perempuan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai pusat pendidikan, produsen pengetahuan, penggerak inovasi, sekaligus mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti.
Ia mendorong kampus menjadi ruang yang aman dan inklusif bagi perempuan untuk mengembangkan kapasitas intelektual, menghasilkan penelitian, serta mengambil peran dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Konferensi internasional yang diinisiasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bersama Asosiasi Profesor Muslimat Nahdlatul Ulama (APMNU) tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan. Lebih dari itu, forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, memperkuat jejaring lintas negara, serta membangun komitmen berkelanjutan dalam memperjuangkan pemberdayaan perempuan.
Arifatul mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan nilai keimanan, ilmu pengetahuan, dan kepemimpinan sebagai kekuatan untuk mendorong perubahan. “Jadikan keimanan sebagai arah, ilmu pengetahuan sebagai kekuatan, dan kepemimpinan sebagai penggerak perubahan nyata bagi perempuan, anak, keluarga, dan masyarakat dunia,” pungkasnya.
