Pembangunan Tak Boleh Berhenti, Meski Dana Transfer Dipangkas
Spektroom – Pemerintah Kabupaten Ketapang menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan pembangunan meski Dana Transfer Pusat mengalami pengurangan cukup signifikan.
Penegasan ini disampaikan Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD terkait Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 sekaligus penetapannya menjadi Perda, Jumat (28/11/2025) di Ruang Rapat Utama DPRD Ketapang.
Rapat paripurna kali ini mencatat kehadiran 42 anggota DPRD Ketapang.
Angka tersebut menjadi yang terbanyak sepanjang pelaksanaan rapat serupa, sekaligus menandai kuatnya komitmen antara legislatif dan eksekutif untuk membawa Ketapang ke arah yang lebih baik.
Bupati Alexander menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi para anggota dewan.
Menurutnya, kehadiran penuh itu mencerminkan kesungguhan bersama dalam mewujudkan Ketapang yang berkeadilan, maju, dan mandiri.
Kehadiran para wakil rakyat menjadi sinyal positif bahwa kerja-kerja pembangunan akan semakin solid, terutama dalam situasi anggaran yang menantang.
Usai paripurna, kepada media, Bupati Alexander menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh terhenti, meskipun dana transfer dari pemerintah pusat dipotong hingga Rp500 miliar.
“Pembangunan tidak boleh berhenti,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi keterbatasan anggaran tidak bisa menjadi alasan untuk menyurutkan langkah pemerintah dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mengatasi situasi tersebut, pemerintah daerah kini mendorong langkah-langkah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berbagai potensi daerah akan digarap lebih maksimal, termasuk perbaikan sistem, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta inovasi untuk memperluas sumber pendapatan baru.
Selain itu, efisiensi anggaran terus menjadi fokus utama. Bupati menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat pola pembangunan berbasis gotong royong—melibatkan peran pemerintah daerah, DPRD, hingga perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Ketapang.
Melalui kolaborasi tersebut, percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan tetap berjalan, sekalipun anggaran mengalami tekanan.
Dengan kerja bersama itu, Bupati Alexander berharap Ketapang tetap mampu melaju, berkembang, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya.
“Kami akan terus bekerja sama dengan DPRD, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kabupaten Ketapang yang berkeadilan, maju, dan mandiri,” ujarnya. (M.Saad)
